Luwu, Eksposindo.com — Pegiat antikorupsi meminta Kejati Sulsel untuk transparan dalam melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan buku administrasi desa yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Luwu tahun anggaran 2017.
“Kami harap Kejati Sulsel transparan dan segera mengumumkan tersangka pada kasus ini,” ujar Direktur Eksekutif Center Information Public (CIP), Zulfiadi Muis, Sabtu 23 Februari 2019.
Zulfiadi menuturkan bahwa, sangat tidak elok jika pihak kejaksaan merilis perkara yang telah naik status penanganannya, tapi membuat publik menduga-duga, siapa yang menjadi pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kerugian negara.
Diketahui, Jaksa pada Bidang Pidana Khusus Kejati Sulsel menaikkan status penanganan dari penyidikan ke penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan buku administrasi desa yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Luwu.
Dari informasi yang dihimpun, bahwa pengadaan buku administrasi desa di Kabupaten Luwu menggunakan anggaran tahun 2017. Bahkan bagian DPMD mengancam tidak akan menandatangani pengajuan anggaran desa jika pengadaan buku tidak dimasukkan dalam program pemerintah desa.
Untuk pengadaan buku administrasi desa, dialokasikan anggaran sebesar Rp4,4 juta tiap desa. Sedangkan di Kabupaten Luwu diketahui ada sekitar 200 desa. Total anggaran untuk pengadaan buku ini mencapai Rp. 880 juta.
Sementara, Kepala DPMD Kabupaten Luwu, Maslim Malik yang dicoba dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp terkait kasus ini tidak memberikan tanggapan dan komentar.














