Eksposindo.com | Fadriaty Asmaun mengajak masyarakat agar selalu menjaga ketertiban dan keamanan.
Hal itu disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Sulsel Fadriaty Asmaun saat menggelar Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi Sulsel Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Tampumia Radda Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, Jumat 8 Juli 2022.
Legislator Partai Demokrat itu menyampaikan bahwa kehadiran perda ini sangat penting karena menyangkut jaminan untuk mendapatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat di daerah.
Fadriaty Asmaun menyampaikan bahwa perda ini dibuat dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Provinsi Sulsel.
“Guna tercapainya pelaksanaan Perda tersebut maka kita gencarkan sosialisasinya melalui pertemuan-pertemuan dengan mengahadirkan masyarakat dan pihak yang berwenang” ungkap Fadriaty.
Srikandi Luwu Raya itu juga menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat lebih tahu dan memahami substansi dari Perda tersebut, sehingga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat berjalan dengan optimal dan benar-benar berdasarkan aturan yang berlaku.
Sementara itu Kabag Ops. Polres Luwu, Komisaris Polisi Samurai Anata yang hadir sebagai narasumber menyampaikan bahwa semua pihak harus mendukung hadirnya serta pelaksanaan dari Perda tersebut.
“Saat sekarang ini di dalam masyarakat banyak ditemui adanya kegiatan-kegiatan yang menyimpang/melanggar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga selalu menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban” ungkap perwira 1 bunga di pundaknya itu.
Kegiatan yang menyimpang tersebut menurut Kompol Samurai, apabila dibiarkan akan berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat itu sendiri.
“Perilaku menyimpang tersebut dikenal dengan istilah penyakit masyarakat (pekat) dan selalu meresahkan masyarakat” ungkapnya.
Dalam upaya mewujudkan daerah kita tentram dan damai, kiranya perlu penegakkan aturan dan sanksi yang jelas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
Maka dari itu diperlukan kemauan bersama untuk menegakkan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022
“Dengan diadakannya sosialisasi ini, masyarakat diharapkan dapat memahami serta memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat” pungkasnya. (*)














