Eksposindo.com | Kasus dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang melibatkan seorang pria berinisial AR di Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, kini memasuki tahap penuntutan.
Kasat Reskrim Polres Luwu, AKP Ibnu Rabbani, menyampaikan bahwa perkara tersebut telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan telah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut.
Kasus tersebut melibatkan korban yang masih berstatus sebagai pelajar SMP. Karena korban masih di bawah umur,
Peristiwa tersebut terjadi pada Senin, 8 Juni 2026 sekitar pukul 04.30 WITA di Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
âBerdasarkan hasil penyidikan, dugaan perbuatan tersebut dilakukan dengan modus membujuk korban yang diketahui memiliki hubungan pacaran dengan pelakuâ ucap AKP Ibnu Rabbani, Selasa, 15 September 2026.
Kronologi kejadian tersebut jika pelaku diduga menghubungi korban melalui WhatsApp dan mengajaknya datang ke rumah dengan alasan rumah dalam keadaan kosong serta meminta korban menemani pelaku yang mengaku sedang sakit.
Korban kemudian datang ke rumah pelaku. Namun, menurut hasil penyidikan, pelaku ternyata tidak dalam kondisi sakit sebagaimana alasan yang disampaikan sebelumnya.
Di rumah tersebut, pelaku diduga melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak dua kali di dalam kamar.
Setelah kejadian, korban pulang dan kemudian menceritakan peristiwa tersebut kepada orang tuanya. Pihak keluarga selanjutnya melaporkan kejadian itu ke Polres Luwu untuk diproses secara hukum.
Kasat Reskrim Polres Luwu AKP Ibnu Rabbani menyampaikan bahwa proses penyidikan terhadap perkara tersebut telah selesai dan berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh jaksa.
âPerkaranya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan, sudah P21â kata Ibnu Rabbani.
Dengan dinyatakannya perkara P-21, proses hukum selanjutnya berada pada tahap penuntutan oleh Kejaksaan.
Dalam perkara ini, tersangka dijerat dengan ketentuan pidana terkait persetubuhan terhadap anak sebagaimana Pasal 473 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014.
Ketentuan tersebut mengatur mengenai perbuatan persetubuhan terhadap anak, termasuk perbuatan yang dilakukan dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan.














