Eksposindo.com | Bupati Luwu H. Patahudding membuka Rapat Koordinasi Mendukung Keberhasilan Program Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Komoditas Perkebunan melalui Kegiatan Bantuan Bibit Kakao, Pala dan Kopi Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan tersebut digelar di Gedung BRC Belopa, Kabupaten Luwu, Sabtu (8/8/2026), dan dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Luwu, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para penyuluh Dinas Pertanian Luwu, serta kelompok tani perkebunan se-Kabupaten Luwu.
Dalam sambutannya, Patahudding mengatakan sektor perkebunan merupakan salah satu pilar utama perekonomian Kabupaten Luwu. Menurutnya, kakao, pala dan kopi telah menjadi komoditas strategis yang menjadi sumber pendapatan utama keluarga petani.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, sektor perkebunan merupakan salah satu pilar utama perekonomian daerah kita. Tiga komoditas strategis yaitu Kakao, Pala dan Kopi telah terbukti menjadi sumber pendapatan utama bagi Keluarga petani di Kabupaten kita,” kata Patahudding.
Ia mengatakan, untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani, Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Perkebunan bersama Pemerintah Kabupaten Luwu mengalokasikan bantuan bibit pada 2026.
Bantuan tersebut meliputi bibit kakao unggul untuk lahan seluas 8.000 hektare dengan jumlah 8 juta batang. Bibit kakao tersebut terdiri atas seedling atau bibit yang tidak disambung dari klon ICCRI 08 serta bibit sambung pucuk dengan klon SUL1, SUL2, MCC02, dan klon BB (Buntu Batu).
Selain itu, pemerintah memberikan bantuan bibit pala untuk kegiatan rehabilitasi pada lahan seluas 400 hektare dengan jumlah 24 ribu batang. Sementara bantuan bibit kopi arabika untuk kegiatan perluasan diberikan untuk lahan seluas 500 hektare dengan jumlah 500 ribu batang.
Patahudding menekankan bantuan tersebut merupakan amanah besar yang harus dikelola secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Bantuan ini merupakan amanah besar. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa arahan,” ujarnya.
Ia kemudian menyampaikan sejumlah arahan kepada jajaran Dinas Pertanian, penyuluh, dan kelompok tani.
Pertama, terkait aspek perencanaan dan data. Patahudding meminta Dinas Pertanian bersama penyuluh memastikan data calon petani dan calon lokasi (CPCL) benar-benar valid dan akuntabel.
“Saya minta Dinas Pertanian bersama Penyuluh memastikan data CPCL benar-benar valid dan akuntabel. Tidak boleh ada tumpang tindih dan tidak tepat sasaran,” katanya.
Kedua, terkait aspek pengadaan dan mutu. Ia menegaskan bibit yang disalurkan wajib memenuhi standar yang telah ditetapkan.
“Bibit yang disalurkan wajib memenuhi standar: bersertifikat, umur 4-6 bulan, tinggi 40-50 cm, dan sehat. Proses pengadaan harus sesuai aturan,” ujar Patahudding.
Ketiga, ia meminta aspek pelaksanaan dan pendampingan diperkuat. Para penyuluh pertanian lapangan (PPL) diminta melakukan pendampingan secara intensif sejak proses penanaman hingga pemeliharaan tanaman.
“Saya harapkan kepada seluruh PPL untuk melakukan pendampingan secara intensif mulai dari penanaman sampai dengan pemeliharaan,” katanya.
Keempat, Patahudding meminta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang. Setiap tahapan pelaksanaan program juga harus didokumentasikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban.
“Lakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang. Dokumentasikan setiap tahapan dengan foto geotagging dan BAST. Transparansi adalah kunci agar program ini bebas dari permasalahan hukum di kemudian hari,” ujarnya.
Menurut Patahudding, keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari jumlah bibit yang tersalurkan. Lebih jauh, program tersebut harus mampu meningkatkan produksi perkebunan dan kesejahteraan petani dalam beberapa tahun ke depan.
“Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersalurnya bibit, tetapi dari meningkatnya produksi dan kesejahteraan petani 3-4 tahun mendatang. Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai gerakan bersama untuk mewujudkan Kabupaten Luwu sebagai sentra Kakao, Pala dan Kopi,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Patahudding juga menyampaikan rencana pemerintah daerah untuk mendorong hilirisasi komoditas kakao. Ia mengatakan pemerintah akan berupaya menghadirkan pabrik pengolahan kakao dalam skala besar di Kabupaten Luwu.
“Insya Allah kedepan pemerintah akan berusaha menghadirkan pabrik pengolahan kakao dalam skala besar agar dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” kata Patahudding.
Ia berharap pengembangan komoditas perkebunan tidak berhenti pada peningkatan produksi bahan baku, tetapi berlanjut pada pengolahan sehingga memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. (*)














