Pemerintahan

Sekda Luwu Pimpin Evaluasi PAD Semester I 2026, Dorong Penguatan Data dan Percepatan Digitalisasi Pendapatan Daerah

×

Sekda Luwu Pimpin Evaluasi PAD Semester I 2026, Dorong Penguatan Data dan Percepatan Digitalisasi Pendapatan Daerah

Sebarkan artikel ini

Eksposindo.com | Pemerintah Kabupaten Luwu menggelar Rapat Evaluasi Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Digitalisasi Pendapatan Daerah Semester I Tahun 2026 di Lounge Kantor Bupati Luwu, Rabu (15/7/2026). Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, Muhammad Rudi, ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah melalui penguatan basis data potensi pendapatan, sinergi lintas perangkat daerah, serta percepatan transformasi digital.

Rapat tersebut dihadiri Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Luwu Erham Lanco, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) H. Sofyan Thamrin, Kepala Bappelitbangda Moh. Arsal Arsyad, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Muh. Iqbal Halwi, Kepala Dinas Perdagangan Ruslang, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bustam, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Supriadi, Plt Kepala Dinas Pertanian Islamuddin, Plt Kepala Dinas Perhubungan Zulkarnaim, perwakilan Inspektorat, serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis pengelola pendapatan daerah.

Dalam arahannya, Sekda Muhammad Rudi menegaskan bahwa peningkatan PAD harus ditopang oleh basis data potensi yang akurat, valid, terintegrasi, dan terus diperbarui. Menurutnya, pemetaan potensi pajak dan retribusi berbasis data menjadi fondasi utama dalam menyusun strategi intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan daerah.

Baca Juga:  Perkuat Digitalisasi Pajak Daerah, Bapenda Luwu Laksanakan Monev PBB-P2 dan Pelatihan Kolektor Opsen PKB-BBNKB dengan Layanan Qris di Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan

“Sinergi antarperangkat daerah sangat dibutuhkan dalam penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data sesuai kewenangan masing-masing. Dengan data yang kuat dan terintegrasi, seluruh potensi pajak dan retribusi dapat diidentifikasi secara menyeluruh, termasuk potensi yang belum tergarap, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penerimaan yang telah berjalan,” ujar Muhammad Rudi.

Selain penguatan basis data, Sekda juga menyoroti pentingnya percepatan digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Menurutnya, digitalisasi bukan hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mencegah terjadinya praktik kecurangan (fraud).

“Digitalisasi bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi menjadi instrumen penting dalam membangun tata kelola pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus mendukung implementasinya melalui penyediaan dan perluasan kanal pembayaran digital sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga:  Pemkab Luwu Kerjasama Dengan OJK Gelar Edukasi Keuangan Bagi Kaum Perempuan

Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Luwu, H. Sofyan Thamrin, memaparkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi Semester I Tahun 2026, realisasi penerimaan daerah menunjukkan tren yang cukup positif.

Realisasi Pajak Daerah tercatat mencapai Rp40,59 miliar atau 41,79 persen dari target sebesar Rp97,12 miliar. Sementara itu, realisasi Retribusi Daerah mencapai Rp65,52 miliar atau 46,74 persendari target Rp140,19 miliar.

Dengan demikian, total realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hingga Semester I Tahun 2026 mencapai Rp106,11 miliar atau 44,71 persen dari total target sebesar Rp237,30 miliar.

Menurut Sofyan Thamrin, capaian tersebut merupakan hasil dukungan seluruh perangkat daerah dalam mengidentifikasi, menggali, dan mengembangkan berbagai potensi pendapatan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Meski demikian, ia menilai masih diperlukan berbagai langkah optimalisasi melalui pemutakhiran data potensi, penguatan pengawasan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, inovasi pelayanan, serta percepatan dan perluasan digitalisasi pendapatan daerah.

Ia menjelaskan, pemanfaatan berbagai kanal pembayaran elektronik seperti QRIS, Virtual Account, dan layanan pembayaran digital lainnya diharapkan semakin memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi sekaligus mendukung pengelolaan pendapatan daerah yang lebih efektif, tertib, dan terukur.

Baca Juga:  Patahudding Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2025

“Kami optimistis target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2026 dapat terus dikejar hingga akhir tahun melalui penguatan koordinasi, peningkatan kualitas data potensi, inovasi pelayanan, dan perluasan digitalisasi pendapatan daerah,” katanya.

Sebagai tindak lanjut rapat, Sekda Muhammad Rudi menyampaikan bahwa sesuai arahan Bupati Luwu dan Wakil Bupati Luwu, Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pendapatan Asli Daerah akan dilaksanakan secara rutin setiap bulan.

Monev tersebut akan menjadi instrumen untuk memantau capaian kinerja perangkat daerah pengelola pendapatan, mengidentifikasi berbagai kendala dalam optimalisasi penerimaan, serta mengevaluasi perkembangan implementasi digitalisasi pendapatan daerah. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya akan menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan dan strategi peningkatan PAD guna mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (acc)

error: Hayo Mau apa?😅