Eksposindo.com | Aksi demonstrasi yang melibatkan mahasiswa dari berbagai elemen, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Wija to Luwu berlangsung serentak di sejumlah titik wilayah Luwu Raya, Sulawesi Selatan, Minggu (8/2/2026).
Aksi tersebut berdampak langsung pada lumpuhnya arus lalu lintas, khususnya di ruas Jalan Trans Sulawesi akibat penutupan dan pembatasan kendaraan.
Informasi yang dihimpun, aksi penutupan jalan atau lockdown Jalan Trans Sulawesi terjadi di beberapa lokasi strategis di Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, dan Kota Palopo.
Di Kabupaten Luwu Utara, massa aksi memblokade jalan di Desa Bakka, Kecamatan Sabbang. Penutupan dilakukan sejak pukul 13.00 Wita hingga 18.00 Wita, menyebabkan arus kendaraan dari dua arah terhenti total. Sementara di Desa Bungadidi, Kecamatan Tana Lili, massa menerapkan sistem buka-tutup jalan setiap dua jam. Aksi yang dimulai sejak pukul 08.00 Wita tersebut berlangsung hingga sore hari dan mengakibatkan antrean panjang kendaraan.
Aksi serupa juga terjadi di Kota Palopo, tepatnya di perbatasan Palopo–Luwu, Kelurahan Sampoddo. Di lokasi ini, massa melakukan penutupan jalan dengan sistem buka-tutup setiap dua jam mulai pukul 21.00 Wita hingga 24.00 Wita. Penutupan dilakukan dengan memasang palang besi serta membakar ban di badan jalan.
Selain itu, aksi lockdown juga dilaporkan terjadi di perbatasan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo. Massa menutup akses jalan sejak pukul 14.00 Wita hingga tengah malam, menyebabkan antrean panjang kendaraan, khususnya angkutan barang dan kendaraan pribadi yang melintas di jalur penghubung antarwilayah tersebut.
Jenderal Lapangan aksi, Noldy Bemba, mengatakan demonstrasi ini merupakan bentuk tekanan kepada pemerintah pusat agar segera merespons tuntutan masyarakat Luwu Raya.
“Kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mengeluarkan diskresi pembentukan Provinsi Luwu Raya,” kata Noldy saat berorasi di batas Kabupaten Luwu–Wajo, Desa Batulappa, Kecamatan Larompong Selatan, Minggu (8/2/2026).
Noldy menegaskan, tuntutan utama massa aksi adalah pembentukan Provinsi Luwu Raya serta pembentukan Kabupaten Luwu Tengah sebagai daerah otonom baru. Menurutnya, aksi tersebut tidak bersifat insidental dan akan terus dilakukan hingga ada kejelasan sikap dari pemerintah pusat.
“Rencana aksi ini akan terus berlanjut sampai Provinsi Luwu Raya terbentuk,” tegasnya. Ia juga memperingatkan akan ada aksi yang lebih besar jika Presiden Prabowo Subianto tidak segera menanggapi tuntutan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, aparat kepolisian terlihat berjaga di sejumlah titik aksi untuk mengantisipasi kemacetan panjang dan menjaga situasi tetap kondusif. Sementara itu, belum ada keterangan resmi dari pemerintah pusat terkait tuntutan pembentukan Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah.














