Uncategorised

Dorong Digitalisasi Keuangan Daerah, Pemkab Luwu Gelar Rakor dan Bimtek KKPD

×

Dorong Digitalisasi Keuangan Daerah, Pemkab Luwu Gelar Rakor dan Bimtek KKPD

Sebarkan artikel ini

Eksposindo.com | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu terus mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi keuangan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi serta Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah Daerah (KKPD) Tahun 2025, yang digelar pada Kamis, 18 Desember 2025, di Ruang Rapat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Luwu.

Rakor dan Bimtek ini dipimpin langsung oleh Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, Muhammad Rudi, selaku Ketua Harian Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu, Kepala BAPENDA, Kepala BKAD, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu, para Kepala Bagian Setda Luwu, serta perwakilan sejumlah kepala OPD lingkup Pemkab Luwu. Turut hadir pula Pimpinan Bank Sulselbar Cabang Belopa beserta jajaran sebagai mitra perbankan yang memberikan materi teknis terkait implementasi KKPD.

Baca Juga:  Bimbingan Teknis ASN Kecamatan se-Kabupaten Luwu: Penguatan Penerapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Selain membahas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKPD, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan bimbingan teknis untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah mengenai prosedur penggunaan KKPD, mekanisme transaksi, pertanggungjawaban belanja, serta aspek pengendalian dan pengawasan. Bimtek ini diharapkan mampu meminimalkan kendala teknis maupun administratif yang selama ini dihadapi pengguna KKPD di masing-masing perangkat daerah.

Dalam arahannya, Plh. Sekda Luwu, Muhammad Rudi, menegaskan bahwa Rakor dan Bimtek ini merupakan bagian penting dalam mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Ia menekankan perlunya sinergi dan komitmen seluruh perangkat daerah agar implementasi KKPD dapat berjalan optimal.

“Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui KKPD harus dilaksanakan secara konsisten dan terkoordinasi, sehingga mampu mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien,” ujarnya.

Baca Juga:  Bupati Luwu Lantik Muhammad Rudi Jadi Sekda : Harus Jadi Motor Penggerak Birokrasi

Sementara itu, Kepala BAPENDA Kabupaten Luwu, Sofyan Thamrin, menyampaikan bahwa Rakor dan Bimtek KKPD memiliki peran strategis dalam menyamakan persepsi serta meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah.

“Melalui kegiatan ini, perangkat daerah diharapkan dapat memanfaatkan KKPD secara maksimal sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus mendukung tertib administrasi dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan, Rakor dan Bimtek ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan KKPD secara konsisten, sehingga transformasi digital pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Luwu dapat berjalan lebih optimal.

Pada kesempatan yang sama, Bank Sulselbar melalui pemaparan yang disampaikan oleh Rulymenjelaskan bahwa KKPD merupakan kartu kredit domestik berbasis digital yang digunakan oleh perangkat daerah sebagai alat pembayaran belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:  Melalui Dinas Perkim, Bupati Luwu Bantu 1 Unit Rumah Untuk Warga Kurang Mampu di Bajo

Penerapan KKPD dinilai memiliki berbagai manfaat strategis, di antaranya mengurangi idle cash Uang Persediaan, meningkatkan keamanan transaksi, meminimalkan potensi fraud, serta mengurangi penggunaan uang tunai. Selain itu, KKPD juga mendukung penguatan ekosistem pembayaran digital dan sejalan dengan kebijakan ETPD.

Lebih lanjut disampaikan, implementasi KKPD berlandaskan pada sejumlah regulasi, antara lain Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan KKPD dalam pelaksanaan APBD.

Melalui Rakor dan Bimtek ini, Pemerintah Kabupaten Luwu menargetkan penerapan KKPD pada tahun 2026 dapat berjalan lebih optimal, sekaligus berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang modern, transparan, dan berbasis digital.

error: Hayo Mau apa?đŸ˜