Eksposindo.com | Pengadilan Negeri Makassar melalui ruang sidang utama Harifin Tumpa menggelar sidang putusan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Etik Binti Mallo, mantan Kepala Desa Rante Balla, pada Senin, 8 Desember 2025.
Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu, Andi Ardiaman, SH, MH, membenarkan putusan tersebut.
“Iye, vonis 4 tahun,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi.
Sidang dipimpin Majelis Hakim yang terdiri dari, Ketua Majelis, Jhonicol Richard Frans Sine, S.H. Hakim Anggota: Dr. Muhammad Khalid Ali, S.H., M.H., Sahrizal Lubis, S.H.
Sementara Jaksa Penuntut Umum, Budhi Utomo, S.H.
Dalam putusan, Majelis Hakim menyatakan:
1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan beberapa tindak pidana korupsi, sesuai dakwaan pertama Pasal 12 huruf e UU Tipikor jo Pasal 65 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana 4 tahun penjara dan denda Rp400 juta, subsider 4 bulan kurungan, dengan ketentuan dipotong masa penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti sesuai berkas perkara.
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000 kepada terdakwa.
Baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding atas putusan tersebut.
Sebelumnya, pada sidang Tipikor Makassar, Rabu 12 November 2025, JPU Kejaksaan Negeri Luwu menuntut terdakwa dengan pidana 8 tahun penjara, denda Rp800 juta, subsider 6 bulan kurungan, serta biaya perkara Rp5.000.
Jaksa menyebutkan bahwa Etik telah melakukan pungutan liar (pungli) dalam proses pengurusan dokumen kelengkapan permohonan surat penerbitan objek pajak baru di Desa Ranteballa, Kecamatan Latimojong. Perbuatannya terbukti melanggar Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 65 KUHP.
Dengan vonis yang lebih rendah dari tuntutan JPU, Etik tetap harus menjalani hukuman empat tahun penjara atas tindakan pungli yang dinilai merugikan masyarakat dan mencoreng integritas pelayanan publik di tingkat desa.














