Eksposindo.com | Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi pelaporan serta pembayaran pajak daerah oleh perusahaan pertambangan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Luwu menggelar Rapat Koordinasi Pelaporan dan Kewajiban Pajak Daerah serta Sosialisasi Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah Secara Non-Tunai, Kamis (3/7/2025), di Ruang Rapat Bapenda Kabupaten Luwu.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bapenda Kabupaten Luwu, Sofyan Thamrin, yang turut didampingi para kepala bidang lingkup Bapenda. Dari pihak perusahaan, hadir perwakilan dari PT Masmindo Dwi Area, PT Petrosea, dan PT Macmahon Indonesia sebagai mitra tambang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Luwu.
Dalam sambutannya, Sofyan Thamrin menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Luwu dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak daerah, khususnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
“Selain sebagai bentuk pembinaan kepada wajib pajak, kegiatan ini juga menjadi bagian dari implementasi Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk mendukung percepatan transformasi digital dalam sistem keuangan daerah,” ujar Sofyan.
Peserta sosialisasi mendapatkan penjelasan komprehensif terkait tata cara pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara digital, meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik, PBJT Makanan dan Minuman, serta Pajak Air Tanah (PAT).
Bapenda juga menekankan pentingnya penerapan sistem pembayaran non-tunai melalui kanal digital yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah, seperti QRIS dan platform digital perbankan. Sistem ini dinilai dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran sekaligus memastikan transparansi dan efisiensi transaksi.
Melalui kegiatan ini, Bapenda Luwu berharap terjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan, serta muncul komitmen bersama untuk mendukung implementasi sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah secara non-tunai.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah, sekaligus memperkuat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu melalui pemanfaatan teknologi digital.














