Hukum

Manipulasi LPj, Kades, Sekdes dan Bendahara Desa Lampuara Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa

×

Manipulasi LPj, Kades, Sekdes dan Bendahara Desa Lampuara Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa

Sebarkan artikel ini

Eksposindo.com | Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu resmi menetapkan tiga orang perangkat Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2022–2024.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Luwu, Zulmar Adhy Surya, S.H., M.H., dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kejari Luwu, Selasa, 7 Oktober 2025.

Menurut Zulmar, penetapan ketiga tersangka dilakukan pada Rabu, 2 Oktober 2025, setelah penyidik memperoleh dua alat bukti yang sah serta hasil gelar perkara yang menyimpulkan adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

“Berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu melalui Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Nomor: 700/191/ITDA/PDTT/IX/2025, total kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi ini mencapai Rp239.615.691 (dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah),” ujar Kajari Luwu.

Baca Juga:  Tak Laksanakan Reses, Oknum Anggota DPRD Luwu Diduga Jalani Proses Hukum di Kejari

Adapun ketiga tersangka yang ditetapkan masing-masing adalah:

1. AN, selaku Kepala Desa Lampuara, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-2324/P.4.35.4/Fd.2/10/25 tanggal 2 Oktober 2025;

2. AR, selaku Sekretaris Desa Lampuara, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-2325/P.4.35.4/Fd.2/10/25 tanggal 2 Oktober 2025;

3. R, selaku Bendahara Desa Lampuara, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-2326/P.4.35.4/Fd.2/10/25 tanggal 2 Oktober 2025.

Zulmar menjelaskan, dari hasil penyidikan diketahui bahwa ketiga tersangka diduga bekerja sama memanipulasi laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahun anggaran 2022–2024. Dalam laporan tersebut ditemukan perbedaan signifikan antara realisasi penggunaan anggaran di lapangan dengan data dalam laporan administrasi, yang kemudian menimbulkan kerugian keuangan negara.

Baca Juga:  Berkunjung ke Luwu, Kajati Sulsel Harap Kejari Luwu Lebih Ketat Dalam Pengawasan Dana Desa

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Luwu, Rama Hadi, menjelaskan, perkara ini bermula dari hasil penyelidikan awal yang menemukan adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa. Setelah ditingkatkan ke tahap penyidikan, penyidik memperoleh bukti kuat dan hasil audit Inspektorat yang memperkuat dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

“Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP,” terang Rama.

Baca Juga:  Kajari Harap Pengurus KONI Luwu, Harumkan Nama Daerah Dengan Prestasi

Ia menambahkan, setelah dilakukan pemeriksaan intensif, ketiga tersangka resmi ditahan dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kota Palopo untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Kejaksaan Negeri Luwu menegaskan bahwa proses hukum atas perkara ini akan terus berlanjut dan tidak menutup kemungkinan dilakukan pengembangan penyidikan untuk menelusuri keterlibatan pihak lain yang diduga turut bertanggung jawab dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

“Kami berkomitmen menegakkan hukum secara profesional dan proporsional. Dana Desa merupakan amanah negara untuk kesejahteraan rakyat di tingkat desa, sehingga siapa pun yang menyalahgunakan akan kami tindak sesuai hukum yang berlaku,” tegas Rama.

error: Hayo Mau apa?😅