Eksposindo.com | Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu resmi menerima penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari penyidik Polres Luwu dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Kepala Desa Rante Balla, berinisial E.
Penyerahan tersebut dilaksanakan pada Rabu (30/7/2025) oleh Tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Luwu setelah sebelumnya menunggu proses pelengkapan berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap (P-21). Namun, proses sempat terhambat karena tersangka E kerap mangkir dari pemanggilan dengan berbagai alasan, termasuk mengaku sedang menjalani pengobatan di sejumlah tempat.
Akhirnya, tersangka berhasil diamankan oleh penyidik Polres Luwu pada Selasa (29/7/2025), dan segera dilakukan proses Tahap II di Kejaksaan Negeri Luwu.
Tersangka E diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan melakukan pungutan liar terhadap masyarakat Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu. Pungutan tersebut berkaitan dengan pengurusan dokumen permohonan penerbitan Objek Pajak Baru (SPOP) dan surat keterangan kepemilikan tanah.
Modus ini dijalankan sejak E menjabat sebagai kepala desa pada Mei 2022, usai dilantik berdasarkan SK Bupati Luwu Nomor: 217/IV/2022 tanggal 18 April 2022. Dalam aksinya, E diduga dibantu oleh seseorang bernama Juaidisampe.
Atas perbuatannya, E dijerat dengan Pasal 12 Huruf e, atau Pasal 12 B, atau Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Kasi Intel Kejaksaan Negeri Luwu Andi Ardiaman, S.H, menyampaikan, usai serah terima, tersangka langsung dilakukan penahanan dan dititipkan di Rumah Tahanan Lapas Kelas IIA Palopo selama 20 hari, terhitung sejak 30 Juli hingga 18 Agustus 2025.
āJaksa Penuntut Umum kini tengah mempersiapkan surat dakwaan untuk segera melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassarā ungkapnya.
Proses hukum ini menjadi komitmen Kejaksaan Negeri Luwu dalam menegakkan hukum dan memberantas tindak pidana korupsi, khususnya di lingkup pemerintahan desa.














