Eksposindo.com | Kasus dugaan penggelapan dana hibah yang menyeret salah satu oknum anggota DPRD Luwu berinisial SPB kembali menjadi sorotan publik. Seorang warga Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, mengaku pernah dipanggil oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut.
Warga yang enggan disebut namanya itu membenarkan bahwa ia sempat diperiksa untuk memberikan keterangan dalam proses penyelidikan yang tengah berjalan.
Ia juga mengungkapkan jika dirinya tidak tahu sama sekali terkait dugaan penggelapan dana hibah yang disebut berasal dari perusahaan yang beroperasi di Desa Rante Balla.
“Itu yang ditanyakan saya, tapi saya bilang saya tidak tahu,” ucap warga tersebut saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Senin (21/7/2025).
Nama SPB, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4 yang meliputi Kecamatan Bajo, Bajo Barat, Latimojong, Bastem, dan Bastem Utara, kini tengah menjadi perhatian publik. SPB diketahui sudah dua kali mangkir dari panggilan Kejari Luwu tanpa memberikan keterangan resmi.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Luwu, Andi Ardiaman, saat dikonfirmasi media membenarkan bahwa pihaknya tengah menangani kasus yang diduga melibatkan SPB.
“Masih tahap penyelidikan. Beberapa orang saksi sudah kami mintai keterangan,” ungkap Andi Ardiaman.
Meski demikian, Andi belum membeberkan secara rinci materi kasus yang tengah didalami, termasuk status hukum SPB, apakah masih sebatas terlapor atau telah ditetapkan sebagai tersangka.
Informasi dari sumber internal menyebutkan bahwa pemanggilan terhadap SPB telah dilakukan sebanyak dua kali. Namun karena yang bersangkutan belum memenuhi panggilan, Kejari Luwu dikabarkan akan melayangkan surat pemanggilan ketiga. Jika tetap tidak diindahkan, langkah hukum lanjutan, termasuk penjemputan paksa, dapat ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku.
Publik kini menanti langkah tegas dari Kejaksaan Negeri Luwu dalam menangani kasus ini. Masyarakat berharap, apabila terbukti melanggar hukum, proses penegakan hukum terhadap SPB dilakukan secara adil dan tanpa pandang bulu. (*)














