Eksposindo.com | Prostitusi di kota Palopo, tiada habisnya. Bahkan, Bisnis Lendir atau lebih dikenal Prostitusi yang semakin menjamur melalui Salon Kecantikan. Bisnis lendir ini berkedok usaha Salon atau Rumah Cantik. Jumāat, 11 Juli 2025.
Dari bisnis tersebut, pundiāpundi rupiah mengalir cukup deras. Meskipun melanggar perda dan juga norma agama, norma kesusilaan serta norma masyarakat, bisnis tersebut masih dapat berjalan dengan lancar dan aman.
Seperti yang terpantau oleh awak media, berawal dari informasi warga, tim pun melakukan penelusuran. Dengan mendatangi beberapa Salon di kota Palopo. Meskipun beresiko tim akhirnya melanjutkan penelusuran.
Banyaknya wanita pramunikmat di Palopo khususnya di salon. Banyak pekerja seks yang beroperasi dengan beragam cara, mulai dari praktik Spa Plus-plus Salon, Massage/Pijat di indekos dan di hotel, serta layanan kencan lainnya.
Salah satu owner salon āAnaā nama samaran-red, saat ditemui di salon miliknya membeberkan bahwa mereka tidak pernah digrebek dikarenakan tertib menyetor upeti ke oknum agar usahanya tidak di off.
Bahkan setiap salon terang-terangan memasang tarif pelayanannya di ruang depan. āKalau ada salon digrebek, berarti tidak setoran itu pakā Ucapnya dengan nada sinis.
Saat ditanya terkait tarif, Ana dengan sigap menjawab, āBacaki saja di situ, kalau mau ki lanjut main bicaraki saja sama anak-anakā Jawabnya sambil menunjuk tarif yang tergantung di dinding salon miliknya.
Lanjut Ana, āBisaji main saja. Soal tarif, tanya maki sama anak-anak yang mana kita sukaā.
Berdasarkan hasil penelusuran setiap salon mempekerjakan empat (4) hingga delapan (8) orang Ladies. Bahkan ada yang masih di bawah umur.
Menanggapi hal itu sangat maraknya Prostitusi serta adanya kasus asusila di Kota Palopo belakangan ini membuat pihak pemerhati kebijakan publik angkat bicara, hal ini juga berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan tim kolaborasi LSM dan Jurnalis beberapa waktu lalu.
āBisnis lendir di Palopo sudah menahun, itu berlangsung sebab indikasinya dibekingi oknum. Pemkot Palopo harus melakukan penanganan secara khusus terkait keberadaan PSK iniā Kata Wakil Ketua Dewan Penasehat LSM LP-KPK Andi Baso Tenriliwong usai melakukan investigasi.
Menurutnya harus ada tindakan tegas dari pihak Pemkot dan Kepolisian, mengingat jika dibiarkan akan merusak generasi penerus bangsa, ditambah lagi kasus asusila yang terus menghantui masyarakat sejak setahun terakhir ini.
āPSK yang ada di kota Palopo diikutkan latihan kerja di BLK dan diberi modal untuk usaha, apabila ada Perda barulah dikenakan denda tindak pidana ringanā Jelasnya.
āJika UU TPPO diterapkan tentu akan memberikan efek jera pada mucikari dan pembeli PSKā Tegas Andi Baso Tenriliwong. (*)














