Pemerintahan

Bupati Luwu Ikuti Rakornas Bersama 518 Kepala Daerah Menggunakan Video Converence

×

Bupati Luwu Ikuti Rakornas Bersama 518 Kepala Daerah Menggunakan Video Converence

Sebarkan artikel ini

Eksposindo.com — Bupati Luwu, H Basmin Mattayang bersama 518 Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) se Indonesia mengikuti Rapat Konsolidasi Nasional yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Tito Karnavian.

Bupati Luwu sendiri mengikuti rakor tersebut melalui video converence di rumah jabatan bupati, Kelurahan Pammanu Kecamatan Belopa Utara, Rabu 08 April 2020.

Dalam Rapat Konsolidasi itu, hadir pula sebagai narasumber oleh Ketua KPK RI, Irjen Firli Bahuri, Kepala LKPP RI, Roni Dwi Susanto, Kepala BPKP RI, Muhammad Yusuf Ateh, dan Ketua BPK RI, Agung Firman Sampurna.

Baca Juga:  Bupati Luwu Ajak Warga Bastem Pertahankan Semangat Perjuangan 45

Dalam rapat tadi, Bapak Menteri Dalam Negeri RI kembali menegaskan kepada seluruh kepala daerah terkait Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Ada beberapa langkah yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Daerah, salah satunya adalah melakukan percepatan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, penyediaan jaring pengamanan sosial/social safety net”, kata H Basmin Mattayang

Baca Juga:  Bupati Luwu Buka PORSENI SD 2026, Dorong Pengembangan Karakter dan Talenta Peserta Didik

Bupati Luwu meneruskan, Dalam pelaksanaan percepatan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas, berdasarkan Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendapat tugas secara tersirat melakukan pengawasan dan pendampingan akuntabilitas keuangan terkhusus kepada dampak Corona Virus Disease atau Covid-19.

“Dijelaskan pula dalam rapat, selain BPKP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI ditugaskan untuk melakukan pendampingan dalam rangka pelaksanaan penerimaan pengadaan barang dan jasa terhadap kondisi darurat saat ini, sedangkan posisi KPK RI melakukan koordinasi dan monitoring dengan pihak LKPP dan BPKP untuk mencegah terjadinya tindak korupsi”, lanjut H Basmin Mattayang.

Baca Juga:  Bupati Luwu Tandatangani MoU Dengan Unimerz Makassar

Turut mendampingi Bupati, Sekda Luwu, Ridwan Tumba Lolo, Kepala Inspektorat, Sakri, Kasie datun Kejari Luwu, Ady Haryadi Annas, Dandramil Belopa, Kapten CBA Marthen Luther, kabag Ops Polres Luwu, Kompol Samurai Anata, Kepala BPKAD, Rahimullah, Kepala BPBD, Rahman Mandaria, Kepala DPMD, Masling Malik dan Kabag UKPBJ, Ikhsan Asaad. (*)

error: Hayo Mau apa?😅