Sosial

Sekretaris Dinsos Luwu : Penyaluran BPNT Tidak Tepat Waktu Adalah Pelanggaran

×

Sekretaris Dinsos Luwu : Penyaluran BPNT Tidak Tepat Waktu Adalah Pelanggaran

Sebarkan artikel ini

Luwu, Eksposindo.com — Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kabupaten Luwu belum maksimal tersalurkan, padahal sudah di penghujung akhir tahun 2019.

Kementrian Sosial RI menyampaikan bahwa Kunci sukses dari bantuan BPNT harus berpegang pada 6T (tepat sasaran, Tepat waktu, Tepat harga, Tepat jumlah, Tepat kualitas dan Tepat administrasi).

Sementara dari informasi yang di himpun perbulannya untuk bantuan BPNT itu 160 Ton, sementara untuk bantuan ini harus tersalurkan untuk 4 bulan yakni bulan 9, 10, 11, 12 untuk tahun 2019.

Diberitakan sebelumnya bahwa Koordinator TKS Luwu Hasmi mengakui bahwa Bantuan BPNT ini memang tidak tepat waktu, dengan alasan karena di kejar waktu untuk penyaluran BPNT 4 bulan ini.

Baca Juga:  Miris, Sudah Berbulan-bulan Siswa SDN 356 Papakaju di Luwu Belajar di Teras Rumah Warga

Hasmi juga berkilah bahwa keterlambatan tersebut diakibatkan karena banyak mesin EDC Mandiri yang tidak berfungsi, mesin EDC offline untuk daerah blank spot cuma satu untuk semua daerah blank spot.

Hasmi menguraikan bahwa sudah ada 11 kecamatan yang terbagi itupun bervariasi, ada langsung terima 4, 3, dan 1 bulan, penerima 1 bulan untuk Kecamatan Bajo, Walenrang dan Walenrang Timur sebagian, untuk 3 penerima 3 bulan Suli, Suli Barat, Larompong, Larompong Selatan, Ponrang, Bajo Barat, serta untuk yang menerima 4 bulan, Belopa Utara, Ponrang Selatan, menyusul Bupon, sementara masih ada 11 Kecamatan, lainnya masih berproses.

Terpisah saat dikonfirmasi dengan Sekertaris Dinas Sosial Kabupaten Luwu, Drs. Gasmin Garim terkait keterlamabatan BPNT tersebut mengatakan bahwa itu sudah melanggar aturan apalagi kalau lewat tanggal 31 Desember dan mestinya BPNT itu sudah tersalur mulai bulan 9, 10, 11 dan yang disalurkan untuk bulan ini harusnya tinggal bulan 12.

Baca Juga:  Hidupkan Semangat HKSN di Luwu, Kolaborasi Dinsos, Karang Taruna, dan PSC 119 Gelar Baksos

“Harusnya tersalur setiap bulannya, agar penerima BPNT bisa merasakan betul manfaat dari  program ini” ucap Gasmin saat dihubungi media Via Whats App. Rabu 24 Desember 2019.

Gasmin mengatakan, prinsip dari BPNT ini kan 6T dan salah satunya adalah Tepat Waktu, sementara kondisi yang terjadi kan tidak tepat waktu, artinya ada pelanggaran didalamnya.

Saya bersama dengan Kabid sudah menyampaikan perihal tersebut ke Kepala Dinas Sosial, bahwa perlu ada teguran ke supplier, jadi kita lihat saja nanti seperti apa tegurannya, Tutup Gasmin.

Baca Juga:  Pemkab Luwu Akan Berikan Bantuan Tunai Rp. 600 Ribu Per Bulannya Bagi Keluarga Non PKH

Sementara itu, Ketua FP2KEL Ismail Ishak turut berkomentar terkait keterlambatan distribusi BPNT tersebut, Ia mengatakan bahwa,  jelas ini melanggar juknis yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat/permendagri.

Saya anggap ini kelalaian Dinas dalam menetapkan Supplier, sudah diatur dalam juknis tentang persyaratan untuk menjadi Supplier bahwa Supplier itu harus punya modal, punya sarana transportasi, memiliki sarana penampungan khusus (gudang), terang Ismail.

Jangan sampai dinas dalam menetapkan distributor tidak melihat pada persyaratan yang ada tetapi lebih pada syarat nepotisme dalam menentukan distributor, tutupnya. (acc)

error: Hayo Mau apa?😅