LuwuNasional

DAMKAR Luwu Raih Penghargaan Nasional

×

DAMKAR Luwu Raih Penghargaan Nasional

Sebarkan artikel ini
Kapala Humas Mallipa' na Massongko Bolong Jio Kantoro'na

Riau, Eksposindo.com — Kementerian Dalam Negeri mendorong Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran yang mandiri sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal itu disampaikan Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo melalui amanat Menteri Dalam Negeri dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Damkar, Sat Pol PP, dan Linmas di SKA Convention and Exhibition Centre, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Selasa 05 Maret 2019

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan urusan wajib yang terkait pelayanan dasar sebagai prioritas Pemerintah Daerah salah satunya dalam urusan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang terdiri dari sub urusan kebakaran, bencana, dan ketentraman dan ketertiban umum. Dengan kata lain, hal tersebut setara dengan urusan wajib yang berkenaan dengan pelayanan dasar lainnya, seperti pendidikan, penataan ruang, perumahan rakyat serta sosial. Terjemahan dan penafsiran pasal maupun undang-undang tersebut adalah bahwa urusan wajib dalam hak pelayanan dasar, Pemerintah Daerah wajib memberikan sarana-prasarana, anggaran, dan memfasilitasi berdasarkan standar pelayanan minimal

Baca Juga:  Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 04 Unggul Dalam Penghitungan Suara Di Belopa.

Kementerian Dalam Negeri mendorong adanya dinas pemadam kebakaran yang mandiri agar dapat memaksimalkan tugas dan fungsinya. Pasalnya, pemerintah daerah dianggap belum mampu memenuhi kesejahteraan personel Damkar. Begitu pula dalam hal meningkatkan standarisasi mutu personel.

โ€œAkan maksimal jika dilakukan oleh dinas mandiri. Oleh Karenanya diperlukan pembentukan dinas pemadam kebakaran yang mendiri dan tidak bergabung dengan perangkat daerah lainnya. Karena pada praktiknya beban dan resiko belum cukup mendapatkan apresiasi yang memadai. Ketimpangan di daerah sangat bisa dirasakan, terutama dalam kelembagaan masih belum memenuhi ketentuan sebagai dinas yang mandiri,โ€ kata Hadi.

Baca Juga:  Bupati Luwu Pantau Langsung Pemadaman Kebakaran di Kamanre

Disampaikan Hadi, Mendagri juga memandang perlu adanya penguatan dalam bidang ketertiban umum, terutama dinas pemadam kebakaran untuk menjalankan fungsi dan tugasnya secara maksimal yang meliputi penguatan kapasitas aparatur secara kualitas maupun kuantitas, penguatan kapasitas sarana โ€“ prasarana, dan formulasi untuk Sumber Daya

Pada Rakornas Ini, Dirangkai Juga pemberian piagam penghargaan Untuk Dinas Pemadam Kebakaran dari 12 Kota dan 12 Kabupaten yang terpilih dari seluruh Indonesia

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu termasuk salah satu diantaranya, Piagam Penghargaan tersebut diberikan atas Keterlibatan dan Partisipasi Aktif Aparatur Pemadam Kebakaran dalam penanggulangan bencana di Sulawesi Tengah beberapa Waktu yang Lalu. (*)

error: Hayo Mau apa?๐Ÿ˜