Eksposindo.com | Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Luwu mengikuti kegiatan Capacity Building TP2DD Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan dan Asistensi Pengisian Survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Sheraton Surabaya Hotel & Towers pada 21–22 Juli 2026.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. TP2DD Kabupaten Luwu diwakili oleh Operator/PIC SIP2DD, Ismail Hasang dan Kamalia Bt. Kamil.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), sekaligus memberikan pendampingan teknis dalam pengisian Survei IETPD Semester I Tahun 2026.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaporan serta mempercepat transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Pada hari pertama, Selasa (21/7/2026), peserta mengikuti rangkaian kunjungan lapangan yang diawali ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Surabaya. Dalam kunjungan tersebut, peserta mempelajari penerapan pelayanan publik yang terintegrasi, cepat, dan berbasis digital sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Rombongan kemudian mengunjungi De Javasche Bank untuk memperoleh wawasan mengenai sejarah sistem keuangan dan perkembangan dunia perbankan di Indonesia. Kunjungan ini memberikan gambaran mengenai perjalanan transformasi sistem keuangan nasional dari masa ke masa.
Agenda selanjutnya adalah studi banding ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya. Pada kesempatan tersebut, peserta berdiskusi mengenai berbagai inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah, khususnya digitalisasi pelayanan perpajakan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik.
Memasuki hari kedua, Rabu (22/7/2026), peserta mengikuti kegiatan utama berupa Capacity Building dan Asistensi Pengisian Survei IETPD Semester I Tahun 2026. Dalam sesi tersebut, empat narasumber memaparkan kebijakan, strategi, serta praktik terbaik implementasi ETPD di berbagai daerah.
Narasumber pertama, Dr. Ahmad Zainuddin, S.Ak., M.Ak. dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa keberhasilan TP2DD Jawa Timur didukung oleh komitmen pemerintah daerah dalam memperluas digitalisasi transaksi, memperkuat koordinasi lintas instansi, menghadirkan inovasi layanan pembayaran pajak, serta meningkatkan literasi masyarakat terhadap transaksi digital.
Menurutnya, implementasi ETPD telah mendorong peningkatan transaksi non-tunai, memperluas akses pembayaran pajak, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Jawa Timur pun dinilai layak menjadi contoh bagi daerah lain dalam mempercepat transformasi digital pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, narasumber kedua, Surendro Nurbawono, S.STP., M.HP. dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo memaparkan berbagai inovasi yang berhasil meningkatkan PAD melalui digitalisasi layanan perpajakan.
Beberapa inovasi tersebut antara lain Tax Monitoring System, Virtual Maps, MyRetribusi, pembayaran melalui QRIS, hingga Sistem Informasi Eksekutif yang menjadi tulang punggung transformasi digital pengelolaan pajak daerah. Selain itu, keberhasilan tersebut juga didukung pengawasan berbasis teknologi, perluasan kanal pembayaran, sinergi dengan aparat penegak hukum, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Selanjutnya, Aloysius Rendy Handoko, AVP Digital Banking Bank Jatim, menegaskan bahwa keberhasilan implementasi ETPD tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, dukungan kanal pembayaran yang beragam, integrasi sistem yang kuat, sosialisasi kepada masyarakat, serta monitoring melalui dashboard ETPD menjadi faktor penting dalam meningkatkan nilai Indeks ETPD sekaligus mempercepat transformasi menuju tata kelola keuangan daerah yang modern dan berbasis digital.
Adapun narasumber keempat, Alexcius Winang Bayu Seno dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem digital daerah yang semakin kuat.
Ia menjelaskan bahwa penguatan integrasi data, perluasan kanal pembayaran digital, peningkatan kualitas pelayanan, penyediaan infrastruktur telekomunikasi terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta penyusunan roadmap ETPD menjadi strategi utama untuk mempercepat transformasi digital di seluruh daerah.
Keikutsertaan TP2DD Kabupaten Luwu dalam kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta mempercepat implementasi ETPD di Kabupaten Luwu.
Selain itu, selesainya pengisian Survei IETPD Semester I Tahun 2026 menjadi bagian penting dalam mengevaluasi perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Kabupaten Luwu. Hasil studi banding, materi capacity building, serta asistensi yang diperoleh diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam menghadirkan inovasi pelayanan, memperkuat digitalisasi tata kelola keuangan, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemanfaatan teknologi digital. (acc)














