Pemerintahan

Bupati Luwu Tekankan Percepatan PBB-P2 dan Digitalisasi Transaksi Daerah dalam Monev Semester I 2026

×

Bupati Luwu Tekankan Percepatan PBB-P2 dan Digitalisasi Transaksi Daerah dalam Monev Semester I 2026

Sebarkan artikel ini

Eksposindo.com | Bupati Luwu, H. Patahudding, memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang dirangkaikan dengan koordinasi pelaksanaan Survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Semester I Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Lounge Kantor Bupati Luwu, Selasa (14/7/2026), dan dihadiri para camat serta jajaran perangkat daerah terkait.

Dalam rapat tersebut, Bupati H. Patahudding menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan PBB-P2 menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah di tengah meningkatnya investasi di Kabupaten Luwu. Ia meminta seluruh camat mempercepat upaya pendataan dan pendaftaran lahan masyarakat agar potensi penerimaan pajak daerah dapat terus ditingkatkan.

“Kabupaten Luwu menjadi salah satu daerah tujuan investasi. Saya berharap para camat dapat mengedukasi pemerintah desa dan kelurahan agar masyarakat segera mendaftarkan tanahnya sehingga memiliki alas hak. Tolong dipercepat proses pendaftarannya, karena saat ini lahan produktif yang telah terdaftar baru sekitar 32 persen. Dengan semakin banyaknya lahan yang terdaftar merupakan bentuk ekstensifikasi dalam meningkatkan potensi penerimaan PBB-P2,” tegas Bupati.

Baca Juga:  Bupati Luwu Buka Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Luwu, H. Sofyan Thamrin, dalam laporannya menyampaikan bahwa hingga 13 Juli 2026, realisasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2026 telah mencapai Rp2.836.265.498. Selain itu, penerimaan piutang PBB-P2 Tahun 1995–2025 berhasil dihimpun sebesar Rp1.143.536.339, sehingga total penerimaan PBB-P2 mencapai Rp3.979.801.837 atau 27,33 persen dari target Tahun 2026 sebesar Rp14.560.000.000.

Sofyan menjelaskan, transformasi digital dalam pembayaran PBB-P2 terus menunjukkan tren positif. Hingga Semester I Tahun 2026, pembayaran melalui kanal digital atau non-tunai seperti QRIS, Mobile Banking, dan E-Commerce telah mencapai Rp2.470.923.539 atau 62,09 persen dari total penerimaan. Sementara pembayaran melalui kanal semi digital seperti teller bank, ATM, dan agen bank tercatat sebesar Rp1.508.878.298 atau 37,91 persen.

Baca Juga:  Jelang Idul Fitri, Bupati Luwu Pantau Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Tradisional

“Capaian ini menunjukkan semakin meningkatnya pemanfaatan kanal pembayaran digital oleh masyarakat sekaligus menjadi salah satu indikator keberhasilan percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah,” ujar Sofyan.

Ia optimistis target penerimaan PBB-P2 Tahun 2026 dapat tercapai mengingat pembagian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 baru dilakukan pada akhir April lalu.

“Sisa waktu sekitar lima bulan ke depan, kami optimistis target penerimaan PBB-P2 Tahun 2026 dapat tercapai,” katanya.

Untuk mendukung percepatan tersebut, Bapenda Kabupaten Luwu telah menugaskan seluruh pegawainya melakukan pendampingan kepada pemerintah desa dan kelurahan dalam pelaksanaan penagihan PBB-P2, sekaligus meminta para camat meningkatkan koordinasi dan pengawasan di wilayah masing-masing.

Bapenda juga terus mendorong penerapan layanan digital guna meningkatkan transparansi dan kemudahan bagi masyarakat. Saat ini, wajib pajak dapat melakukan pembayaran PBB-P2 melalui QRIS Dinamis serta memantau status pembayaran secara real-time melalui aplikasi e-Luwu Bangkitberbasis Android maupun laman resmi Bapenda Kabupaten Luwu.

Baca Juga:  Bupati Luwu Minta Kadis Pertanian Serius Tangani Sawah yang Terancam Kekeringan

Dalam arahannya, Bupati H. Patahudding juga mengajak seluruh camat memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2 tepat waktu. Menurutnya, perluasan penggunaan kanal pembayaran digital tidak hanya mendukung pencapaian target penerimaan daerah, tetapi juga meningkatkan kinerja Kabupaten Luwu dalam Evaluasi Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD).

“Digitalisasi pembayaran harus terus diperluas melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Selain meningkatkan PAD, hal ini juga menjadi bagian penting dalam percepatan transformasi digital pemerintahan di Kabupaten Luwu,” ujar Bupati.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Jumardin, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ahyar Kasim, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Erham Lanco, Inspektur Daerah Masling, Kepala Bapenda Kabupaten Luwu H. Sofyan Thamrin, serta para camat se-Kabupaten Luwu. (acc)

error: Hayo Mau apa?😅