Eksposindo.com | Sejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo melalui program literasi dan kajian kebijakan āMenulis untuk Perubahanā menyuarakan pandangan akademis terkait penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Pajak Penghasilan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pekerja mandiri.
Dalam kajian yang disusun oleh Reni Nur Anggariyani dan Alvira, mereka menilai kebijakan tersebut merupakan langkah pemerintah yang bertujuan memperkuat sistem perpajakan nasional. Namun, implementasinya harus dilakukan secara adil, sederhana, dan disertai pendampingan agar tidak menjadi beban bagi masyarakat yang sedang merintis usaha.
Menurut mereka, sejak aturan tersebut diumumkan, masih banyak kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat. Sebagian beranggapan seluruh pelaku usaha dibebaskan dari pajak, sementara yang lain mengira pemerintah memberlakukan jenis pajak baru.
āPadahal, inti dari PP Nomor 20 Tahun 2026 adalah penyempurnaan mekanisme pemungutan pajak dengan membedakan perlakuan berdasarkan skala usaha, besaran pendapatan, dan karakteristik kegiatan usaha,ā tulis mereka.
Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha perorangan dengan omzet tidak melebihi Rp500 juta per tahun dibebaskan dari kewajiban membayar Pajak Penghasilan (PPh). Sementara pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan tetap dapat menggunakan skema tarif final sebesar 0,5 persen dari omzet.
Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam kajian tersebut adalah perubahan perlakuan terhadap kelompok pekerja mandiri, seperti kreator konten digital, tenaga kesehatan, konsultan, advokat, hingga profesi profesional lainnya.
Kelompok tersebut tidak lagi menggunakan skema pajak final UMKM, melainkan mengikuti ketentuan umum perpajakan. Menurut para mahasiswa, perubahan itu bukan merupakan pengenaan pajak baru, tetapi penyesuaian agar sistem perpajakan lebih mencerminkan kemampuan ekonomi masing-masing wajib pajak.
Meski demikian, mereka mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh lahirnya regulasi. Sosialisasi yang kurang memadai berpotensi menimbulkan kebingungan, ketidakpatuhan yang tidak disengaja, bahkan menambah beban bagi pelaku usaha yang baru memulai bisnis atau memiliki pendapatan yang belum stabil.
Mereka juga meninjau kebijakan tersebut dari perspektif ekonomi Islam yang menekankan pentingnya kemaslahatan umum.
Menurut mereka, setiap kebijakan perpajakan harus mampu memberikan manfaat bagi negara tanpa membebani masyarakat yang kondisi ekonominya masih lemah. Karena itu, penerapan aturan baru dinilai perlu dilakukan secara bertahap, dengan penyederhanaan mekanisme pelaporan serta perlindungan bagi pelaku usaha pemula.
Sebagai bentuk kontribusi akademik, tim āMenulis untuk Perubahanā menyampaikan tiga rekomendasi kepada pemerintah.
Pertama, membentuk Pusat Pelayanan dan Pendampingan Perpajakan UMKM di setiap daerah untuk memberikan konsultasi gratis mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme perpajakan bagi pelaku usaha.
Kedua, menyusun materi edukasi yang lebih sederhana dan relevan bagi pelaku ekonomi digital, termasuk kreator konten dan pelaku usaha berbasis platform daring, agar mereka memahami tata cara penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak sesuai ketentuan baru.
Ketiga, membuka ruang dialog berkelanjutan antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, dan pelaku usaha guna menyempurnakan aturan pelaksana serta memberikan masa transisi yang lebih fleksibel bagi pekerja mandiri dengan penghasilan yang belum tetap.
āSetiap peraturan negara akan bermanfaat sepenuhnya hanya jika dapat dipahami dengan benar, dilaksanakan dengan mudah, serta berpihak pada kelompok yang membutuhkan perlindungan. Pembaruan perpajakan ini akan berhasil jika tidak ada satu pun pelaku usaha yang terbebani di luar kemampuannya, dan tidak ada satu pun yang tidak mengetahui hak serta kewajibannya,ā demikian kutipan penutup kajian tersebut.
Pandangan tersebut merupakan bagian dari program literasi dan kajian kebijakan āMenulis untuk Perubahanā, sebuah wadah penyampaian gagasan berbasis penelitian mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo yang bertujuan memberikan kontribusi pemikiran bagi pembangunan daerah maupun nasional.














