Eksposindo.com | Penanganan dugaan penyalahgunaan aset di wilayah Rante Balla, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, yang menyeret nama oknum anggota DPRD Luwu berinisial SPB hingga kini masih bergulir di Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan saksi dan peningkatan status perkara ke tahap penyidikan, masyarakat kini menanti kepastian hukum dari kasus tersebut.
Kasus ini telah menjadi perhatian publik sejak 2025. Sejumlah warga Rante Balla diketahui pernah dimintai keterangan oleh penyidik Kejari Luwu untuk mendalami dugaan penyalahgunaan aset yang terjadi di wilayah tersebut.
Seiring berjalannya waktu, penyidik terus mengembangkan perkara dengan memeriksa berbagai pihak yang dianggap mengetahui atau terlibat dalam pengelolaan aset dimaksud. Bahkan, mantan aparat Desa Rante Balla juga ikut diperiksa guna melengkapi alat bukti.
Puncaknya, pada akhir 2025, Kejari Luwu resmi meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. Langkah itu menandakan adanya dugaan tindak pidana yang memerlukan pendalaman lebih lanjut untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab.
Memasuki tahun 2026, penyidik masih menunggu hasil audit Inspektorat untuk menghitung potensi kerugian negara. Hasil audit tersebut dinilai menjadi salah satu unsur penting dalam proses penegakan hukum dan penentuan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Meski demikian, belum adanya penetapan tersangka hingga saat ini mulai memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Ketua Aliansi Masyarakat Pro Demokrasi Kabupaten Luwu, Ismail Wahid, mendesak Kejari Luwu agar segera menuntaskan perkara tersebut.
“Kami menghormati proses hukum yang berjalan, tetapi masyarakat juga membutuhkan kepastian. Jika alat bukti telah cukup dan hasil audit sudah tersedia, maka Kejaksaan harus berani menetapkan tersangka,” tegas Ismail Wahid, Kamis 18 Juni 2026.
Menurutnya, penanganan perkara yang berlarut-larut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Siapapun yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai publik menilai ada perlakuan berbeda dalam penegakan hukum,” ujarnya.
Ia berharap Kejari Luwu tetap profesional, transparan, dan independen dalam menuntaskan perkara tersebut hingga memiliki kekuatan hukum yang pasti.
Hingga kini, masyarakat Kabupaten Luwu masih menantikan perkembangan terbaru dari kasus yang telah bergulir lebih dari setahun itu, termasuk kepastian mengenai pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum. (*)














