Eksposindo.com | Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Luwu Tahun 2025–2029, bertempat di ruang Lounge Kantor Bupati Luwu, Selasa (18/11/2025).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam penyusunan arah kebijakan dan program penanganan kemiskinan secara komprehensif untuk lima tahun ke depan.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Luwu, Moh. Arsal Arsyad, dalam laporannya memaparkan bahwa penyusunan RPKD merupakan bagian penting dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu 2025–2029, dengan fokus pada percepatan penurunan angka kemiskinan yang masih berada pada 10,58% atau sekitar 41 ribu jiwa.
Melihat besarnya potensi daerah, Pemerintah Kabupaten Luwu menargetkan penurunan tingkat kemiskinan hingga berada pada angka satu digit pada tahun 2029.
Dalam forum tersebut dipaparkan beberapa strategi utama:
1. Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat
• Pelayanan kesehatan gratis UHC.
• Penyediaan rumah layak huni melalui kolaborasi dengan Kementerian PUPR dan usulan dalam RPJMD.
• Program sanitasi layak dan peningkatan kualitas pendidikan, termasuk seragam gratis untuk siswa SD–SMP.
2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
• Penguatan komoditas unggulan seperti kakao, kopi, hortikultura, serta pengembangan UMKM.
• Penyediaan lapangan kerja melalui peningkatan investasi dan pelatihan tenaga kerja.
• Penyiapan basis data tenaga kerja per desa serta rencana kerja sama penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
3. Intervensi Program Multisektoral
• Subsidi pupuk pertanian dan rencana perluasan subsidi untuk sektor perikanan dan tambak.
• Program penanaman sayuran di halaman rumah bekerja sama dengan TP-PKK untuk mendukung dapur gizi MBG.
• Percepatan mekanisasi pertanian guna meningkatkan indeks pertanaman (IP).
4. Penguatan Basis Data Kemiskinan
Arsal menekankan pentingnya sinkronisasi data melalui DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) sebagai fondasi utama penyaluran bantuan sosial dan penentuan sasaran program.
DTSEN merupakan hasil integrasi dari:
• Regsosek,
• DTKS,
• P3KE.
Dengan basis data tunggal ini, diharapkan penanganan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran dan terukur.
Melalui FGD ini, Pemerintah Kabupaten Luwu berharap tercipta kolaborasi kuat antar-OPD dan seluruh pemangku kepentingan, sehingga program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif, terukur, dan berdampak langsung kepada masyarakat, sejalan dengan visi pembangunan daerah lima tahun ke depan.














