Eksposindo.com | Kalangan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) kembali menyoroti proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Salu Noling milik PT Tiara Tirta Energi (TTE)yang berlokasi di Desa Bolu, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
Proyek tersebut diduga kuat beroperasi tanpa izin lingkungan dan tanpa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
Aktivis Rahmat K. Foxchy, dari LSM Pembela Arus Bawah, mengungkapkan bahwa proyek PLTMH dengan kapasitas 10 MW itu seharusnya wajib memiliki dokumen AMDAL lengkap. Ia menilai proyek tersebut terkesan “dilindungi” oleh pihak-pihak tertentu meski belum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
“Proyek sebesar ini wajib memiliki AMDAL. Kalau yang di bawah 10 MW saja bisa diwajibkan AMDAL karena kondisi lingkungannya tidak memungkinkan, apalagi ini berskala besar,” ujar Rahmat K. Foxchy, Kamis (16/10).
Dalam pernyataannya, Bang Foxchy menyebut pihaknya telah mengirim surat pengaduan resmikepada Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati Luwu, tertanggal 8 Oktober 2025, dengan nomor 005-DE/NGO-Arus Bawah/2025. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Presiden RI, pimpinan lembaga negara, aparat penegak hukum (APH), dan sejumlah pejabat otoritas terkait.
Ia menegaskan bahwa kewajiban AMDAL diatur jelas dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang telah diubah oleh UU No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja), serta dalam peraturan turunannya seperti PP No. 27 Tahun 2012 dan PP No. 22 Tahun 2021. Selain itu, Permen LHK No. 5 Tahun 2012 dan Permen LHK No. 4 Tahun 2021 juga mengatur daftar kegiatan usaha yang wajib memiliki AMDAL.
Menurutnya, penyusunan dokumen AMDAL tidak hanya formalitas, tetapi harus melalui tahapan-tahapan teknis dan partisipatif, mulai dari penapisan (screening), sosialisasi kepada masyarakat terdampak, penyusunan dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL, hingga RPL, yang semuanya harus dilakukan oleh konsultan lingkungan bersertifikat dan terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Kalau tahapan AMDAL ini tidak dilakukan, maka izin lingkungan tidak bisa diterbitkan. Artinya proyek itu ilegal,” tegasnya.
Bang Foxchy juga menyinggung adanya surat rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 660/3833/DLHK, tertanggal 8 Juli 2025, yang merekomendasikan agar Pemkab Luwu menjatuhkan sanksi administratif paksaan pemerintah kepada PT Tiara Tirta Energi.
Ia menegaskan, bila pemerintah tidak segera mengambil tindakan tegas, pihaknya akan mendesak agar kasus ini dilanjutkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk diproses sesuai ketentuan tindak pidana lingkungan hidup.
“Kami tidak menolak investasi, tapi proyek yang diduga ilegal tidak boleh dibiarkan. Lingkungan dan masyarakat harus dilindungi,” tegas Bang Foxchy, yang juga dikenal sebagai pegiat kebijakan publik asal Bastem.
Aktivis tersebut menutup pernyataannya dengan menyerukan agar pemerintah tidak menutup mata terhadap dugaan pelanggaran lingkungan, serta menegakkan aturan demi kepastian hukum dan keselamatan ekologis di Kabupaten Luwu.














