Eksposindo.com | Ketua Aliansi Masyarakat Pro Demokrasi Luwu, Ismail Wahid, meminta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Luwu untuk menuntaskan empat kasus dugaan korupsi yang hingga kini belum diselesaikan, sebelum berpindah tugas ke Kejari Bojonegoro, Jawa Timur.
Menurut Ismail, masyarakat Luwu masih menunggu komitmen Kajari yang sebelumnya telah menyatakan akan menindaklanjuti sejumlah kasus korupsi selama menjabat di Luwu.
“Saya kira masyarakat Luwu telah melihat langsung pernyataan Bapak Kajari Luwu melalui berbagai rilis media, bahwa beliau berkomitmen mengusut kasus-kasus korupsi baru maupun yang belum diselesaikan oleh Kajari sebelumnya. Nah, kami sekarang menagih janji itu,” ujar Ismail Wahid, Kamis (16/10/2025).
Ia menambahkan, penyelesaian kasus-kasus tersebut akan menjadi “kado istimewa” bagi masyarakat Luwu di akhir masa tugas Kajari.
“Kami ingin ini menjadi penutup yang baik dalam perjalanan tugas beliau di Belopa. Langkah tegas menuntaskan kasus korupsi akan meninggalkan kesan positif dan membangun kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan,” lanjut Ismail.
Ismail juga mendorong agar Kajari Luwu tidak ragu menyampaikan secara terbuka perkembangan penanganan sejumlah perkara, termasuk kasus yang menyeret inisial SPB, salah satu oknum anggota DPRD Luwu.
“Kami berharap Bapak Kajari berani mengumumkan secara jelas bagaimana perkembangan kasus SPB dan kasus-kasus lain yang sedang ditangani. Transparansi itu penting agar publik tahu sejauh mana proses hukum berjalan,” tegasnya.
Aliansi Masyarakat Pro Demokrasi Luwu menilai, langkah penyelesaian kasus korupsi tidak hanya berdampak pada penegakan hukum, tetapi juga menjadi ukuran komitmen aparat penegak hukum dalam menjaga integritas dan keadilan di daerah.
“Kejaksaan punya peran strategis dalam menjaga marwah penegakan hukum. Kami percaya Kajari Luwu masih punya waktu untuk membuktikan komitmen tersebut sebelum bergeser ke Bojonegoro,” tutup Ismail.














