Hukum

Tukang Fiktif, Tanda Tangan Dipalsukan, Potret Buram Proyek Fisik Dana Desa, Kades, Sekdes dan Bendahara Jadi Tersangka Korupsi

×

Tukang Fiktif, Tanda Tangan Dipalsukan, Potret Buram Proyek Fisik Dana Desa, Kades, Sekdes dan Bendahara Jadi Tersangka Korupsi

Sebarkan artikel ini

Eksposindo.com | Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu resmi menetapkan tiga orang perangkat Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2022–2024.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Luwu, Zulmar Adhy Surya, S.H., M.H., dalam konferensi pers di Kantor Kejari Luwu, Selasa, 7 Oktober 2025.

Menurut Zulmar, penetapan ketiga tersangka dilakukan pada Rabu, 2 Oktober 2025, setelah penyidik memperoleh dua alat bukti yang sah serta hasil gelar perkara yang menyimpulkan adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

ā€œBerdasarkan hasil perhitungan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu melalui Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Nomor: 700/191/ITDA/PDTT/IX/2025, total kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi ini mencapai Rp239.615.691 (dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah),ā€ ujar Kajari Luwu.

Adapun ketiga tersangka yang ditetapkan masing-masing adalah:

1. AN, selaku Kepala Desa Lampuara, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-2324/P.4.35.4/Fd.2/10/25 tanggal 2 Oktober 2025;

Baca Juga:  Kejari Luwu Raih Penghargaan Terbaik Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, Aktivis Beri Apresiasi : Masyarakat Percaya

2. AR, selaku Sekretaris Desa Lampuara, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-2325/P.4.35.4/Fd.2/10/25 tanggal 2 Oktober 2025;

3. R, selaku Bendahara Desa Lampuara, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-2326/P.4.35.4/Fd.2/10/25 tanggal 2 Oktober 2025.

Kajari Luwu, Zulmar menjelaskan bahwa hasil penyidikan menunjukkan adanya kerja sama antara ketiga tersangka dalam memanipulasi laporan pertanggungjawaban Dana Desa. Dalam laporan tersebut ditemukan perbedaan signifikan antara realisasi penggunaan anggaran di lapangan dan data administrasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Luwu, Rama Hadi, memaparkan bahwa kasus ini bermula dari hasil penyelidikan awal yang menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan pada kegiatan berbasis Sistem Hari Orang Kerja (HOK).

ā€œInti dari kasus ini adalah laporan pertanggungjawaban terkait sistem HOK yang sejatinya dirancang untuk memberdayakan masyarakat desa justru dimanipulasi,ā€ ujar Rama.

Dalam mekanisme semestinya, kegiatan fisik seperti pembangunan rabat beton, jalan tani, dan poskesdes dilakukan dengan sistem swakelola berbasis HOK, di mana warga desa atau tukang lokal menerima upah sesuai jumlah hari kerja mereka. Namun dalam praktiknya, proyek-proyek tersebut dikerjakan secara borongan oleh pihak tertentu, bukan oleh warga desa sebagaimana yang dilaporkan.

Baca Juga:  Kapolres Luwu Tidak Respons Aduan Warga Bajo Barat, DAS Suso Keruh dan Berlumpur Akibat PETI

ā€œDalam laporan keuangan, kegiatan tetap ditulis seolah-olah dikerjakan dengan sistem HOK. Padahal kenyataannya proyek dilakukan secara borongan, dan untuk menutupi hal itu, tanda tangan penerima upah dipalsukan oleh bendahara dengan sepengetahuan kepala desa dan sekretaris desa,ā€ jelas Rama.

Hasil pemeriksaan di lapangan oleh penyidik Kejari Luwu mengungkapkan bahwa sejumlah nama dalam daftar penerima upah tidak pernah menerima gaji, bahkan ada beberapa nama yang bukan pekerja maupun tukang, alias fiktif.

ā€œKetiga tersangka secara bersama-sama membuat laporan fiktif yang tidak sesuai kondisi sebenarnya,ā€ tegas Rama.

Menurut Kasi Pidsus, modus penyimpangan sistem HOK seperti ini kemungkinan banyak terjadi tingkat desa karena sistem HOK ini sulit terdeteksi tanpa dilakukan pemeriksaan atau audit.

ā€œMereka membuat laporan keuangan yang rapih sebagai bentuk tertib administrasi sehingga dokumen tersebutĀ  terlihat sah, tapi pada kenyataannya laporan tersebut tidak sesuai yang terjadi di lapangan sehingga merugikan masyarakat yang berprofesi sebagai tukang atau pekerja bangunanā€ ucapnya.

Baca Juga:  Kesbangpol Luwu Gelar Dialog Dengan Pelaku UMKM

Rama menambahkan, setelah dilakukan pemeriksaan intensif, ketiga tersangka resmi ditahan dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kota Palopo untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

ā€œAtas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 jo. Pasal 18 dan Pasal 3 jo. Pasal 18Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP,ā€ terang Rama. Para tersangka terancam hukuman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.

Kejaksaan Negeri Luwu menegaskan bahwa proses hukum atas perkara ini akan terus berlanjut, dan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pengembangan penyidikan untuk menelusuri keterlibatan pihak lain yang diduga turut bertanggung jawab, dan akan memproses kasus ini secara profesional dan transparan. (*)

error: Hayo Mau apa?šŸ˜