Pemerintahan

Bapenda Luwu Luncurkan SPPT PBB-P2 Revisi Hasil Pengurangan NJOP 2025, Bupati : Bentuk Keberpihakan Kepada Rakyat

×

Bapenda Luwu Luncurkan SPPT PBB-P2 Revisi Hasil Pengurangan NJOP 2025, Bupati : Bentuk Keberpihakan Kepada Rakyat

Sebarkan artikel ini

Eksposindo.com | Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) resmi meluncurkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 revisi hasil pengurangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tahun 2025. Peluncuran ini dirangkaikan dengan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Belopa, Rabu (24/9).

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Luwu, H. Patahuddin, Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, jajaran Forkopimda, para Kepala OPD, camat, lurah, kepala desa, notaris/PPAT, perbankan, hingga pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Luwu menegaskan bahwa revisi pengurangan NJOP merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Ia mengakui kebijakan awal penyesuaian NJOP dilakukan sebelum masa kepemimpinannya, namun melihat keresahan warga, Pemkab Luwu mengambil langkah revisi agar beban rakyat tidak semakin berat.

Baca Juga:  26 PNS Lingkup Pemkab Luwu Gelar Latpim Jabatan Administrator

ā€œKebijakan ini bukan sekedar kemunduran, tapi bentuk kepedulian. Kita ingin pembangunan tetap berjalan, penerimaan daerah meningkat, namun rakyat tidak terbebani secara berlebihan,ā€ ujar Bupati Luwu.

Lebih jauh, Bupati juga mengumumkan kebijakan baru untuk tahun 2026, yakni pembebasan SPPT PBB-P2 bagi tokoh adat dan mantan kepala desa sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdiannya bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bapenda Luwu, Sofyan Thamrin, dalam laporannya menyampaikan bahwa jumlah wajib pajak di Kabupaten Luwu saat ini mencapai lebih dari 186 ribu dengan potensi penerimaan sebesar Rp16 miliar. Target penerimaan PBB-P2 tahun 2025 dipatok Rp12 miliar, dan hingga kini realisasi sementara telah mencapai Rp8,7 miliar atau 74 persen dari target.

Baca Juga:  Diskoperin dan UKM Kab. Luwu Upayakan Bantuan Modal Usaha Bagi Petani Rumput Laut

Ia menambahkan, dari data yang ada, pengurangan NJOP sudah terealisasi di atas 50 persen. Masyarakat yang telah melunasi pajaknya di tahun 2025 akan mendapatkan kompensasi pengurangan di tahun 2026.

Selain itu, Bapenda Luwu terus mendorong digitalisasi sistem perpajakan, mulai dari aplikasi pembayaran online, integrasi data kepemilikan tanah dan bangunan, hingga pemantauan secara real time. Dengan digitalisasi ini, diharapkan pembayaran pajak dapat dilakukan lebih mudah, aman, dan transparan.

Bupati Luwu menutup pertemuan dengan ajakan kepada seluruh pihak untuk menjadikan pajak daerah sebagai wujud gotong royong membangun Luwu. Menurutnya, dengan kebijakan yang lebih adil, sistem digital yang transparan, serta penghargaan bagi kelompok yang berjasa, pembangunan daerah akan semakin optimal, penerimaan meningkat, dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

error: Hayo Mau apa?šŸ˜