Industri

Terkait Aksi Pemalangan, MDA Komitmen Utamakan Warga Lokal, Perekrutan Tenaga Kerja Kini Melalui Pokja Yang Dibentuk Pemda Luwu

×

Terkait Aksi Pemalangan, MDA Komitmen Utamakan Warga Lokal, Perekrutan Tenaga Kerja Kini Melalui Pokja Yang Dibentuk Pemda Luwu

Sebarkan artikel ini

Eksposindo.com | Aksi pemalangan jalan kembali terjadi di Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu. Sejumlah warga menutup akses jalan dengan tuntutan agar puluhan pemuda setempat segera diterima bekerja di Proyek Awak Mas.

Peristiwa ini dipicu oleh beredarnya informasi tidak benar mengenai adanya penerimaan tenaga kerja baru di Proyek Awak Mas. Kabar yang tidak diverifikasi itu cepat menyebar melalui media sosial sehingga memicu keresahan masyarakat.

Direktur PT Masmindo Dwi Area (MDA), Erlangga Gaffar, menyadari isu sosial terkait ketenagakerjaan sangat sensitif. Ia menegaskan, pihaknya sudah meminta seluruh kontraktor dan subkontraktor untuk melakukan rekrutmen secara transparan dan satu pintu, sesuai dengan nota kesepahaman (MoU) bersama Pemerintah Kabupaten Luwu.

“MDA telah memiliki mekanisme resmi perekrutan tenaga kerja melalui kerja sama dengan Pokja Luwu. Semua lowongan, baik di MDA, Petrosea, MMI, maupun subkontraktor lainnya, diserahkan kepada Pokja untuk difilter bersama perangkat desa. Sistem ini dirancang agar perekrutan berlangsung transparan, adil, dan akuntabel,” jelas Erlangga Gaffar.

Baca Juga:  PT Masmindo Salurkan Hewan Kurban ke Istana Kedatuan Luwu Jelang Idul Adha 1447 H

Namun, sebagian warga yang melakukan pemalangan bersikukuh tetap ingin agar puluhan warganya bisa diterima langsung oleh perusahaan tanpa melalui proses tersebut.

Keprihatinan atas maraknya aksi pemalangan sebelumnya juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Luwu, Andi Mammang, dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD Pokok 2026 di DPRD Luwu pada Selasa (26/8/2025). Menurutnya, pemerintah daerah belum menunjukkan keseriusan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

“Di Kabupaten Luwu ini tidak ada kenyamanan investasi, seperti maraknya pemalangan jalan yang dibangun pemerintah daerah sendiri. Kondisi ini membuat investor ragu untuk bertahan di Luwu,” ujar Andi Mammang.

Baca Juga:  Bupati Luwu Tegaskan, Jaringan Listrik PLN untuk Awak Mas Project Selain Mendukung Industri Juga Harus Bermanfaat bagi Masyarakat

Sementara itu, Prof. Abrar Saleng, pakar hukum agraria dan sumber daya alam, menegaskan bahwa Kontrak Karya adalah perjanjian strategis yang menjamin hak negara dan badan usaha dalam mengelola sumber daya alam demi kepentingan ekonomi nasional.

“Apalagi, MDA ini adalah perusahaan anak negeri, bukan milik asing. Penting untuk meluruskan anggapan salah seolah negara menjual asetnya kepada asing,” kata Abrar.

Ia menambahkan, sebagai kontraktor pemegang hak eksklusif, MDA sudah sah dan siap menjalankan usahanya dengan dokumen lengkap sesuai regulasi.

“Jika ada pihak tertentu yang mencoba menghalangi dengan alasan tidak jelas, negara bertanggung jawab memastikan hak-hak perusahaan terlindungi. Semua perangkat negara, baik pusat maupun daerah, wajib hadir mendukung kelancaran Kontrak Karya ini,” tegasnya.

Menurut Abrar, kontrak karya tidak hanya untuk kepentingan perusahaan, melainkan juga masyarakat dan negara. Investasi tambang di Luwu, kata dia, membuka lapangan kerja, memperbaiki infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Baca Juga:  Hasil Verifikasi Gakkum LHK Simpulkan Aktivitas Masmindo Bukan Penyebab Banjir dan Longsor

“Jika konflik seperti pemalangan jalan terus terjadi, bukan hanya perusahaan yang dirugikan, tetapi juga masyarakat dan negara,” pungkasnya.

Situasi ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dan pusat agar lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat terkait manfaat investasi dan mekanisme resmi perekrutan tenaga kerja. Tanpa dukungan sosial yang kondusif, investasi besar seperti Proyek Awak Mas berpotensi tidak optimal memberi manfaat bagi daerah.

Jika kondisi tersebut berlanjut, bukan hanya perusahaan yang merugi, melainkan masyarakat Luwu juga berpotensi kehilangan peluang kerja, terhambatnya pembangunan infrastruktur, serta hilangnya potensi peningkatan ekonomi lokal yang seharusnya bisa dinikmati bersama. (*)

error: Hayo Mau apa?😅