Eksposindo.com | Sebidang tanah pembuatan jembatan dan jalan di Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong yang diduga telah diserobot oleh pihak pelaksana konstruksi dalam hal ini PT Piranti Jagat Raya kembali mendapat kecaman dari ahli waris tanah tersebut.
Melalui kuasa hukumnya, ia memastikan akan terus memperjuangkan hak-hak ahli waris agar mereka bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan jika persoalan itu menuai jalan buntu, maka ahli waris dengan siap akan menempuh jalur hukum, Sabtu, 26 April 2025.
Kuasa Hukum Ahli Waris, Hagan, mengatakan bahwa tanah milik kliennya tak kunjung jelas pertanggungjawaban atau penyelesaiannya oleh salah satu kontraktor pelaksana yakni PT Piranti Jagat Raya.
Mediasi kekeluargaan telah ditempuh oleh ahli waris. Bahkan, mediasi melalui lembaga pun tak terelakkan, namun tak membuahkan hasil yang diinginkan oleh keluarga atau ahli waris.
“Setahu kami selaku kuasa hukum ahli waris, berdasarkan hasil investigasi yang kami peroleh, lahan klien kami sudah lama diserobot, sejak PT. Piranti Jagat Raya melakukan proyek pembangunan jalan dan jembatan yang bersinggungan langsung dengan lahan milik klien kami” Terang Hagan dengan tegas.
Lebih jauh Hagan menjelaskan, “Kami minta kepada pihak PT. Piranti Jagat Raya selaku pihak pelaksana kegiatan pembangunan jalan dan jembatan yang terletak di Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu yang telah selesai dan saat ini telah dilalui oleh kendaraan melewati tanah milik klien kami. Hal ini tidak bisa kami diamkan dan kami mengimbau kepada PT. Piranti Jagat Raya untuk segera bertanggung jawab dan menyelesaikan permasalahan ini kepada klien kami selaku pemilik lahan. Kalau sampai dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dua (2) hari sejak diterbitkannya pemberitaan ini, maka kami akan menempuh jalur hukum” Tegas Hagan.
“Melalui somasi terbuka ini, kami berharap ada itikad baik dari PT. Piranti Jagat Raya) yang diduga telah melakukan penyerobotan tanah serta diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 1365 HIR (Onrechtmatige Overheidsdaad) (*)














