Pemerintahan

BAPENDA Luwu Study Komparatif di Daerah Paling Mandiri di Indonesia

×

BAPENDA Luwu Study Komparatif di Daerah Paling Mandiri di Indonesia

Sebarkan artikel ini

Eksposindo.com | Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar study komparatif Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kabupaten Badung Provinsi Bali, Jum’at (12/7/2024).

Rombongan study komparatif ini dipimpin langsung oleh Penjabat Bupati Luwu, Drs. H. Muh. Saleh, M.Si yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, Drs. H. Sulaiman, MM., beberapa Kepala OPD dan Camat. Muh. Saleh menjelaskan tujuan dilaksanakan study komparatif tersebut untuk belajar dari kesuksesan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seta Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Secara terpisah, Sulaiman yang mewakili Pj. Bupati Luwu mengungkapkan dalam kunjungan ke Bapenda Kabupaten Badung rombongan belajar langsung terkait langkah-langkah dalam proses peningkatan PAD.

ā€œStudi komparatif ini sebagai wadah untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman antara Pemerintah Kabupaten Luwu dengan Pemerintah Kabupaten Badung,ā€ jelas Sulaiman.

Baca Juga:  DPRD Luwu Gelar Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi Ke-17 Belopa Sebagai Ibukota Kabupaten Luwu

Selain peningkatan PAD, juga didiskusikan terkait pengalaman bagaiman langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Badung melalui Tim Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD) atau Bapenda Kabupaten Badung dalam mengimplementasikan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara digital atau non tunai.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Luwu, Sofyan Tamrin berharap dapat mengadopsi langkah-langkah yang telah berhasil diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

ā€œKami berharap dapat mengimplementasikan strategi yang relevan dan sesuai dengan konteks lokal kami, sehingga dapat memberikan manfaat dalam Peningkatan PAD di Kabupaten Luwu,ā€ harap Sofyan.

Kepala Bidang Penetapan, Bapenda Badung, Made Subianta Sudarma, dalam pemaparannya mengungkapkan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan PADa melalui ekstensifikasi wajib pajak daerah dengan pendataan, pemutakhiran data, dan pemeriksaan kepada wajib pajak.

ā€œOptimalisasi pemungutan PBB P2 melalui layanan jemput bola, pemberlakuan syarat lunas PBB P2 dalam transaksi BPHTB, pengurusan dan perpanjangan izin usaha serta mutasi PBB P2,ā€ ungkap Made Subianta.

Baca Juga:  Musrenbang Regional Sulawesi, Pembangunan Jalan Bua - Rantepao Jadi Program Prioritas

Selain itu, pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dalam pemungutan pajak di Kabupaten Badung telah menerapkan sistem online pajak daerah berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Sistem Online Pajak Daerah.

Hadir pada kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ahyar Kasim, Kepala DPM-PTSP Muh. Rudi, Kepala Dinas Kesehatan dr. Rosnawary, Kepala Dinas Dukcapil Andi Darmawangsa Rahim, serta Camat se-Kabupaten Luwu.Ā 

Diketahui pendapatan pajak daerah Kabupaten Badung tahun 2023 mencapai Rp 5,6 triliun. Ada tiga besar penyumbang pendapatan pajak daerah tertinggi di Kabupaten Badung diduduki oleh pajak hotel, restoran, dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan). 

Pajak hotel menyumbang 54,23 persen dari target pajak keseluruhan. Disusul pajak restoran sebesar 18,11 persen, dan BPHTB sebesar 15,15 persen.

Selain tiga besar tersebut, jenis pajak yang juga menyumbang pendapatan cukup tinggi yakni pajak PBB. Sebaliknya, pendapatan juga disumbang dari pajak air tanah, pajak parkir sekitar, pajak reklame dengan, dan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Baca Juga:  High Level Meeting, Bapenda Luwu Serahkan SPPT PBB-P2 2024 dan Reward Bagi Kades Berprestasi

Untuk tahun 2024 ini Kabupaten Badung target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada  sebesar Rp 7,5 triliun.

Kabupaten Badung sendiri tercatat sebagai daerah paling mandiri di antara 509 kabupaten/kota di Indonesia. Indikatornya adalah kinerja rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, seperti yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pada 2021, realisasi PAD Badung mencapai Rp1,8 triliun. Memang bukan yang terbesar dari sisi nominal. Namun rasionya terhadap total pendapatan daerah mencapai 64,6%, terbesar di antara kabupaten/kota lainnya. Bahkan pada 2019, sebelum krisis akibat pandemi Covid-19, kontribusi PAD terhadap total pendapatan mencapai 83,5%, kemudian turun menjadi 54,2% pada 2020 akibat krisis. (*)

error: Hayo Mau apa?šŸ˜