Eksposindo.com | Memasuki hari kedua pelaksanaan Rapat Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL-RPL rencana kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan yang bersumber dari Dana Pendapatan Hibah Daerah tahun 2022 di Wilayah Kecamatan Bajo, Bajo Barat dan Latimojong, Kab. Luwu, pihak Komisi Penilai melibatkan sejumlah Kades dan Tomas dari ketiga wilayah tersebut.
Selain itu, sejumlah OPD terkait, Pemerhati lingkungan dan Camat juga ikut secara Daring.
Acara yang dipandu Kadis PLH Provinsi Sul-Sel itu berlangsung di Ruang Rapat DPLH Gedung J Lt. 3, kantor gubernur Sulawesi Selatan.
Saat membuka acara, Kadis PLH, Ir. A. Hasbi, MT mengatakan jika penyusunan dokumen Amdal ini seharusnya dilaksanakan di kab. Luwu sebagai lokus pekerjaan.
“Namun karena di Luwu belum memiliki Komisi Penilai Amdal sehingga tanggung jawab ini diserahkan ke provinsi”, ucapnya, Selasa (27/09/2022).
Dirinya menambahkan, setelah rapat tim teknis dalam menilai dokumen Amdal melibatkan sejumlah pakar dan guru besar, maka giliran para kepala desa dan tokoh masyarakat serta pemangki adat di wilayah setempat.
“Pelibatan mereka ini sebagai bentuk interaksi pemikiran yang nantinya menjadi bahan koreksi dan rekomendasi untuk kelengkapan dokumen”, ujarnya.
Dirinya juga meminta kepada konsultan agar dalam dokumen dapat memetakan potensi munculnya masalah di masyarakat.
“Terutama terkait lahan yang menjadi hak milik masyarakat jika ternyata ada yang dilalui rencana pekerjaan “, tambahnya.
Karena itu dirinya berharap ada gambaran solusi yang jelas jika terjadi kondisi yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat akibat dari pelaksanaan pekerjaan ini.
Sementara, kadis PUPR Luwu, Ir. Ikhsan Asaad, ST, MT saat memberi pengantar kembali mengingatkan seluruh stakeholder yang mengikuti rapat agar benar-benar bisa memberi konstribusi konstruktif untuk penyempurnaan dokumen Amdal ini.
” Tentu semua masukan, saran dan konstruksi pemikiran kita akan menjadi referensi untuk finalisasi dokumen ini nantinya ” Ikhsan. (*)














