Sosialisasi Perda, Fadriaty : Kepala Daerah Dalam Menjalankan Program, Tidak Boleh Keluar Dari Perda RPJMD

  • Bagikan

Eksposindo.com — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Fraksi Demokrat, Fadriaty As, menggelar Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2021.

Penyebarluasan Peraturan Daerah tentang, Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 ini, digelar di Aula Bappelitbangda, Senin 20 September 2021.

Dalam sambutannya, Legislator Luwu Raya itu menyampaikan kalau  kegiatan ini merupakan kewajiban bagi setiap anggota DPRD untuk menyampaikan RPJMD ini dihadapan masyarakat Sulawesi Selatan.

“Jadi setiap kepala daerah itu dalam melaksanakan program pembangunan harus berpatokan pada RPJMD ini” ungkap Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulsel itu.

Fadriaty menjelaskan kalau RPJMD  merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk  jangka periode selama 5 ( lima ) tahunan  yang berisi  penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah.

“Makanya dalam setiap RPJMD setiap daerah itu harus diselaraskan atau disinkronkan dengan program Kepala Daerah yakni Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota” ucap Srikandi Luwu Raya itu.

Fadriaty menambahkan, bahwa RPJMD ini menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi, misi, dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan.

“Kepala daerah harus konsisten melaksanakan pembangunan dan tidak boleh keluar dari Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perda-RPJMD)” ungkap Fadriaty.

Enceng sapaan akrab Fadriaty mengatakan, terkait penjabaran RPJMD Provinsi Sulsel, Pemprov Sulsel cukup opimal mengintervensi dan berkontribusi terhadap pembangunan di daerah berjuluk Bumi Sawrigading lewat program pembangunan membuka akses infrastruktur daerah terisolir, salah satunya pembangunan akses jalan Latimojong dan Bastem dan pembangunan akses jalan Bandara Bua-Toraja Utara

Baca Juga  Reses Anggota DPRD Fraksi PKS "Sahabat Petani" bersama Fraksi Gerindra, Sampaikan Permohonan Maaf. 

“Pemprov Sulsel saat ini konsen pembangunan daerah terisolir lewat pembukaan akses jalan juga mendorong destinasi pariwisata di desa-desa terpencil, ” Kata Legislator dua periode ini seraya mengatakan tidak kurang hampir Rp. 400 milyar anggaran masuk ke Luwu Raya dan terbesar di Kabupaten Luwu.
 
Sementara itu, Kepala Bapenda Luwu Drs Muhammad Rudi, M.Si mengatakan Perda RPJMD memang menjadi ‘Kompas’ bagi kepala daerah dan akan dimintai pertanggungjawaban secara periodik termasuk di akhir masa jabatan seorang Kada

“Sekaitan dengan hal tersebut RPJMD sudah harus ada 6 bulan sebelumnya dan itu bisa di revisi. Kemudian akan ada pertanggung jawaban kepala daerah untuk program kerjanya,” Ucap Rudi

Rudi mengatakan kalau pihaknya juga berharap Fadriaty selaku wakil rakyat mewakili masyarakat Luwu pada level Provinsi Sulsel kiranya dapat memperkuat program Pemkab Luwu ditingkat Provinsi Sulsel.

Sementara itu, Mewakili Kepala Bappelitbangda Luwu Arsul Hayam, mengatakan, Bupati Luwu selaku pimpinan eksekutif mengharapkan kontribusi Wakil rakyat termasuk Fadriaty untuk mendukung program pembangunan di daerah

“Ada beberapa program kegiatan Pemkab Luwu yang membutuhkan anggaran besar dan membutuhkan kerjasama wakil rakyat di tingkat Provinsi Sulsel, yaitu lanjutan pembangunan akses jalan Latimojong-Bastem, akses jalan Bandara Bua Toraja, Pelebaran jalan Bandara Bua, Akses jalan Bastem Utara-Latuppa dan pengembangan destinasi pariwisata, ” Kata Arsul Hayam

Sosialisasi Peraturan Daerah ini dihadiri sejumlah perwakilan OPD Pemda Luwu, masyarakat Kecamatan Belopa, Belopa Utara, termasuk Ketua Apdesi Luwu Andi Muhammad Arfan Basmin dan beberapa kepala desa. (acc)




  • Bagikan