Pemerintahan

Bahas Surat KASN dan BKN, DPRD Panggil Pihak PEMKAB Luwu

×

Bahas Surat KASN dan BKN, DPRD Panggil Pihak PEMKAB Luwu

Sebarkan artikel ini

Luwu, Eksposindo.com — Komisi l DPRD Kabupaten Luwu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Pemkab Luwu terkait surat dari KASN dan BKN terkait proses Mutasi pejabat ASN Pemkab Luwu Oktober 2019 lalu.

Rapat yang digelar di ruang Komisi I DPRD Kabupaten Luwu, Kamis 30 Januari 2020 ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Nur Alam Ta’gan dan dihadiri oleh, Pj. Sekda Luwu, Ridwan Tumbalolo, Kadis BKPSDM, H Sulaiman, Asisten l Yermia Maya, Asisten ll Andi Palanggi, S.STP,  Asisten lll Baharuddin,  Sekretaris Inspektorat H Hasanuddin.

Ketua Komisi l DPRD Luwu, Nur Alam Ta’gan yang didampingi Wakil Ketua Komisi I, H Lahmuddin, serta Ridwan Bakokang, dan Nur Aspina, mengungkapkan, kami di DPRD Luwu, khususnya Komisi l meminta kepada eksekutif untuk menindaklanjuti dua surat rekomendasi sekaitan proses pelantikan Oktober 2019 lalu, masing-masing dari BKN dan KASN

“Melalui rapat ini kita ingin mencari solusi bersama, agara pemerintahan bisa berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan berjalan dengan baik. Untuk itu kami minta surat lembaga negara baik KASN dan BKN di tindak lanjuti, sebab kami yakin akan ada dampaknya buat daerah,” ujarnya.

Baca Juga:  Komisi I DPRD Luwu Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah di Rante Balla

Nur Alam, mengemukakan, jangan sampai nantinya kalau surat ini tidak ditindak lanjuti dan ada belakangqn ada temuan, misalnya ada temuan mereka disuruh kembalikan gaji dan tunjangan selama dia menjabat, ini akan menjadi masalah baru lagi nantinya.

“Kemudian, sambung Nur Alam, bahwa ketika surat dari KASN dan BKN ini tidak diindahkan maka dampaknya bisa lebih besar lagi, yang kami khawatirkan adalah bisa ke Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati yang bisa saja di laporkan ke Mendagri hingga ke Presiden,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi l H Lahmuddin, mengatakan, surat BKN memberi  ultimatum sampai 14 bagi pihak eksekutif untuk menindaklanjuti dan komisi l DPRD Luwu mau mengetahui sejauh mana langkah yang diambil pihak eksekutif terhadap dua surat tersebut.

Baca Juga:  Reses, Wakil Ketua DPRD Luwu Serap Aspirasi Masyarakat di Belopa

Sementara itu Anggota DPRD Komisi l Ridwan Bakokang, mempertanyakan surat  KASN dan BKN yang jelas menyebut nama ASN yang di indikasi di mutasi namun dinilai melanggar aturan.

“Surat ASN dan BKN merupakan hal yang penting dan harus di sikapi. Dalam isi surat itu tertera bahwa di harap bupati untuk meninjau kembali surat keputusan tersebut, dimana dalam isi surat BKN jelas terperinci aturan yang dilanggar seperti guru menjadi camat, penempatan ASN yang tidak sesuai dengan fungsinya, pendidikan, serta yang Nonjob. Kami harap agar suarat ini ditindaklanjuti agar jangan kemudian menjadi kegaduhan masyarakat dan jangan sampai juga ada sanksi,” jelasnya.

Pj Sekda Luwu Drs Ridwan M.Si menanggapi pertanyaan dari komisi l mengatakan, Baperjakat sudah melakukan rapat internal menyikapi surat itu dan sudah mendapatkan undangan dari KASN terkait hal ini.

“Setelah kami kemarin minggu lalu membaca surat itu dan yang kira-kira di buat satu rencana untuk memverifikasi, sudah ada petunjuk bupati, oleh karena itu sebentar kita serahkan ke teknisnya terkait rencana tanggapan tentang Surat ini. Lebih spesifik masalah ini sudah kami bahas bersama BKPSDM Luwu,” Kata Ridwan.

Baca Juga:  Dukung Peningkatan PAD, PT BKMS Setuju Kendaraan Perusahaan Berplat DP Luwu

Kepala BKPSDM Kabupaten Luwu, Drs H Sulaiman, MM menjelaskan, tim penilai kinerja dalam hal ini Baperjakat, sudah melanjutkan pembahasan. Hanya saja 2 surat BKN dan KASN itu perlu pula disandingkan adanya Surat Ini Menpan- RB unuk melakukan  penyederhanaan birokrasi sesuai petunjuk  Permenpan RB Nomor  28 Tahun 2019 Sekaitan perampingan birokrasi.

“Aturan itu meminta Pemda memotong jabatan eselon lll dan lV untuk diarahkan ke fungsional. Kami masih menganalisa jabatan-jabatan apa yang harus dipangkas” terangnya.

Kami akui ada kelalaian dan kesalahan dalam pengetikan dimana memang ada ASN yang belum sarjana tapi diangkat dalam jabatan eselon lll tetapi itu sudah kami kembalikan ketempatnya semula, ucap Sulaiman. (*)

error: Hayo Mau apa?😅