Setelah KASN, Kini BKN Juga Bersurat Ke Bupati Luwu, Ada Apa?

  • Bagikan

Luwu, Eksposindo.com — Setelah  Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melayangkan rekomendasi ke Bupati Luwu, perihal Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

Kini Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga melayangkan surat ke Bupati Luwu, Perihal : Mutasi/Rotasi Pejabat Administrator Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu, surat bernomor: FII.26-30/V.3-8/58 bersifat penting, Jakarta, 8 Januari 2020.

Surat yang atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara ini ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian u.b Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian dalam Jabatan, Paryono, SH, M.A.P.

Surat BKN yang dilayangkan ke Bupati Luwu ini dimana dalam isi surat itu menerangkan, huruf A, Dalam pasal 54 ayat (1) huruf b dan d Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS dinyatakan bahwa persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Administrator.

1. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV.

2. Memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 tahun atau JF yang setingkat dengan jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan di duduki.

Sementara itu, dalam huruf c dimuat Pasal 61 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, tentang perubahan atas Peraturan nomor 74 tahun 2018 tentang guru dinyatakan bahwa.

1. Guru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi Administrator, Pengawas, atau Jabatan fungsional lainnya yang membidangi Pendidikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

2. Penempatan pada jabatan pimpinan tinggi, Administrator, Pengawas, atau Jabatan fungsional lainnya yang membidangi Pendidikan sesuai ayat (1) dapat dilakukan setelah.

a. Guru yang bersangkutan bertugas sebagai guru paling singkat 8 tahun dan Kebutuhan Guru telah terpenuhi.

b. Kebutuhan Guru Telah Terpenuhi.

Sementara itu, pada isi surat bagian huruf H, termuat bahwa Berdasarkan pengecekan pada SAPK BKN dan Keputusan Bupati Luwu nomor: 821.20/279/BKPSDM/2019 tanggal 22 Oktober 2019 terindikasi beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berlaku antara lain.

1. Promosi yang tidak sesuai dengan syarat kualifikasi pendidikan, diantaranya atas nama sebagai berikut:

1.Fatmawati Hasan (NIP.196612201991032005) Jabatan lama Kepala Seksi Objek Wisata Unggulan, Jabatan Baru Kepala Bidang Transmigrasi pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, keterangan berdasarkan SAPK Pendidikan Diploma III.

2. Andi Husnawati Baso, M. A.MK, (NIP.197703122000032002) Jabatan lama Perawat penyelia Jabatan Baru Kepala Bidang dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, keterangan Berdasarkan SAPK Pendidikan Diploma III.

3. Kamal (NIP.196512311991031100) Jabatan Lama Analis Kurikulum pada Bidang Pembinaan SD, Jabatan Baru Camat Larompong Selatan, Keterangan Berdasarkan SAPK Pendidikan Diploma III Psikologi Pendidikan dan Bimbingan.

4. Marlina S, ST, M. kes, (NIP.197803072005022005) Bidan Ahli Madya (dalam SAPK Bidan Ahli Muda TMT. 1-02-2018) Jabatan Baru Kepala Bidang KB,
Keterangan Masa Kerja Bidan Ahli Belum 3 Tahun.

2. Pengangkatan guru kedalam jabatan  Administrator yang tidak pada unit kependidikan belum memiliki masa kerja sebagai guru paling lama 8 (tahun) diantaranya atas nama sebagai berikut:

1. Supriadi, S.Pd (NIP.197704021999031006) Jabatan Lama Guru Madya, Jabatan Baru, Camat Latimojong, Keterangan Tidak Pada Unit Kependidikan.

2. Syamsudding, S.Pd (NIP.198406072009031003) Jabatan Lama Guru Muda pada SMPN 3 Bajo, Jabatan Baru Camat Bassesang Tempe, Keterangan Masa Kerja Sebagai Guru Belum 8 Tahun (TMT guru pertama 1-4-2012) dan tidak pada Unit kependidikan.

3. Drs. Muhammad Jufri M.Pd (NIP.196808202007011002) Jabatan Lama Guru Madya pada SMPN 3 Belopa, Jabatan Baru Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga, Keterangan Tidak Pada Unit Kependidikan.

4. Dian Murdani Jaya, S.Kom (NIP.198406172009031002) Jabatan Lama Guru Muda Pada SMPN 3 Belopa, Jabatan Baru Kepala Bidang Statistik Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik, Keterangan Masa Kerja Sebagai Guru Belum 8 Tahun (TMT guru pertama 1-4-2012) dan tidak pada Unit kependidikan.

3. Pemberhentian dalam jabatan Administrator dan Pengawas tanpa alasan yang jelas menjadi pejabat pelaksana (Demosi) serta penurunan Esselonisasi.

Dalam surat BKN tersebut memuat berdasarkan hal-hal tersebut dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

a. Pengangkatan dalam jabatan Administrator yang tidak sesuai dengan syarat jabatan yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Pengangkatan guru menjadi pejabat Administrator yang tidak dalam bidang pendidikan dan belum memiliki masa kerja sebagai guru selama 8 (delapan) tahun agar ditinjau kembali.

b. Jika pemberhentian PNS tersebut dari jabatan Administrator tidak disertai alasan yang jelas seperti dalam pasal 64 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 dan tanpa melalui proses pemeriksaan sebagimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, maka pemberhentian tersebut harus dibatalkan dan PNS tersebut dikembalikan ke jabatan sebelumnya atau setingkat dengan jabatan Administrator dan Pengawas.

c. Apabila data jabatan dalam berdasarkan aplikasi SAPK BKN tidak sesuai dengan fakta kiranya saudara segera melakukan update data pada aplikasi tersebut.

d. Namun demikian apabila ada hal lain, kiranya saudara dapat memberikan klarifikasi dan segera mengambil langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yng berlaku, serta menginformasikan kepada kami dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.

Menanggapi surat BKN yang ditujukan ke Bupati Luwu itu, Koordinator Forum Pemuda Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif (FP2KEL), Ismail Ishak, mengatakan, jika surat dari BKN dan KASN itu tidak diindahkan maka sama halnya tidak menghargai keputusan KASN, BKN dan Mendagri.

Jika Bupati Luwu mengambil sikap atau mengindahkan surat dari BKN tersebut maka, Bupati Luwu harus mengembalikan pejabat yang sudah dinonjobakan dari jabatannya dan mengembalikan guru yang diangkat jadi camat ke posisi semula, ucapnya, Senin, 20 Januari 2020. (*)

  • Bagikan